SPBUN Pastikan Penertiban Bangunan Ilegal di Kebun Batulawang Berjalan Seimbang

BANJAR, iNewsBandungRaya.id – Penertiban bangunan ilegal di Kebun Batulawang oleh PTPN I Regional 2 mendapat perhatian serius dari Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN).

Ketua Umum SPBUN PTPN I Regional 2, Adi Sukmawadi memastikan bahwa proses penertiban berjalan seimbang, antara menjaga aset perusahaan dan melindungi hak-hak pekerja. 

Baca Juga

3 Tersangka Pembunuhan Keji terhadap Indriyana Terancam Hukuman Mati 

“Adanya aset dan tenaga kerja di wilayah tersebut, serikat perkebunan harus turun tangan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja terlindungi dan aset perusahaan dijaga dengan baik,” ucap Adi dalam keterangannya, Kamis (5/2/2025). 

Adi mengatakan bahwa SPBUN akan terus mengawasi dan mengawal proses penertiban ini agar berjalan dengan lancar dan tidak merugikan pihak manapun.

Selain itu, pihaknya juga akan segera melaksanakan audiensi kepada muspika/muspida Kecamatan Pataruman untuk meluruskan isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca Juga

Kronologi Pembunuhan Perempuan yang Mayatnya Ditemukan di Tugu Gajah Kota Banjar

Bahkan, manajemen Kebun Batulawang mengapresiasi perhatian dan dukungan dari SPBUN dalam menjaga aset perusahaan. Manajemen juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap aset-aset perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

"Dengan adanya kerja sama antara manajemen, SPBUN, dan seluruh karyawan diharapkan Kebun Batulawang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan, kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar kebun," tandasnya.

Sebelumnya, SPBUN Manajemen Kebun Batulawang PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 melaksanakan pengawasan rutin terhadap aset perusahaan dengan melaksanakan penertiban terhadap pondasi dan rangka bangunan ilegal yang berdiri di atas Afdeling Karangtundun Blok Cibeureum Kebun Batulawang, pada Rabu (5/2/2025).

Baca Juga

5 Kota Terkecil di Jawa Barat, Nomor 3 Terkenal Oleh-oleh Mochi

Areal tersebut merupakan eks tebangan karet yang masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Sinartanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Penertiban ini dilakukan karena bangunan-bangunan tersebut didirikan tanpa izin di atas aset milik negara dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Editor : Rizal Fadillah