Gubernur Lemhannas RI Sebut Zakat adalah Kedermawanan Sosial, Bagian dari Ketahanan Nasional

Kang Ace menuturkan, berdasarkan regulasi, satu-satunya lembaga sebagai regulator zakat di Indonesia adalah Baznas yang dikukuhkan oleh Keputusan Presiden (Kepres). Potensi zakat di Indonesia sangat besar.
Menurut Kang Ace, di bawah kepemipinan Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad MA, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah banyak memberikan kontribusi dalam konteks pengumpulan dan penyaluran zakat untuk memastikan dan membantu pemerintah dalam menuntaskan kemiskinan di Indonesia.
Lemhannas RI pun, tutur dia, berkomitmen untuk turut menyosialisasikan zakat untuk kemaslahatan umat. Karena itu, di Lemhannas RI akan dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
"Saat saya dipercaya menjabat sebagai Gubernur Lemhannas RI, pernah menyampaikan penting disosialisasikan kepada Lemhannas RI terkait zakat sebagai salah satu kewajiban umat Islam dan warga negara," tutur Kang Ace.
Ketua Baznas RI Prof Noor Achmad MA mengatakan, Baznas memiliki tugas khusus yaitu menyejahterakan umat dan menuntaskan kemiskinan.
"Baznas dibangun, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat undang-undang serta peraturan pemerintah. Karena itu, pengurus Baznas di-SK-kan oleh Presiden RI," kata Ketua Baznas RI.
Dalam perencanaan, ujar Prof Noor Achmad, potensi zakat di Indonesia, sebesar Rp327 triliun. Potensi itu harus diwujudkan oleh Baznas RI. Ternyata ada di ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, sektor perikanan, perkebunan, pertambangan, dan perusahaan-perusahaan swast.
Editor : Agus Warsudi