Wali Kota Bandung: Dugaan Pungli Iuran Sampah di Pasar Gedebage Diselidiki Polisi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah melakukan penyelidikan atas dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan sampah di Pasar Gedebage.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan penyelidikan dugaan pungli di pasar Gedebage dilakukan langsung oleh pihak kepolisian.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Bongkar Dugaan Pungli Dana Kompensasi Sopir Angkot: Ini Fakta, Bukan Rekayasa!

“Untuk pungli di Gedebage, sudah dilaporkan dan sedang dalam pemeriksaan Polrestabes Bandung. Saya tidak bisa berbicara lebih jauh karena sudah masuk proses penyelidikan,” katanya, Selasa (29/4/2025).

Di sisi lain, Farhan menyebutkan kasus serupa juga terjadi di Pasar Ciwastra, yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung. 

Modusnya sama, yakni adanya pungutan terhadap pedagang tanpa adanya pengangkutan sampah yang memadai.

Baca Juga

OTT Pungli Parkir di Bendungan Cirata, Delapan Orang Diamankan Polisi

“Kalau di Ciwastra, pelanggaran ditangani secara internal. Akan ada penegakan kedisiplinan bagi pihak-pihak yang terlibat,” tegasnya.

Farhan sebelumnya menjelaskan adanya dugaan pungutan liar di pasar Gedebage, menurutnya,  perhitungan kasarnya yaitu iuran Rp5.000 per lapak dan sekitar 700-an lapak, bisa terkumpul Rp3,5 juta per hari.

"Sebulan berarti kali lima lah," tambahnya.

Baca Juga

Tukang Parkir di Kawasan Masjid Al-Jabbar Bandung Pasang Tarif Rp10.000, Saber Pungli Turun Tangan

Jika pengelolaan tak kunjung membaik, Farhan menyatakan Pemerintah Kota Bandung siap mengambil alih penuh pengelolaan Pasar Gedebage.

"Kalau berdasarkan izin dari gubernur dan kesepakatan dengan wali kota, pemerintah kota akan mengambil alih pengelolaan itu," tegasnya.

Farhan juga memperingatkan lurah dan camat di Bandung. Jika ditemukan ada titik kumpul sampah baru di wilayahnya, pejabat terkait akan langsung dikenai sanksi.

Baca Juga

Lakukan Pungli, 4 Jukir Liar di Masjid Al Jabbar Ditangkap

"Setiap lurah dan camat yang membiarkan terjadinya kumpul sampah di wilayahnya akan mendapatkan sanksi langsung dari wali kota. Selama seminggu ke depan, tidak boleh terjadi lagi," tegas Farhan.

Terakhir, ia menegaskan, semua pihak yang terlibat dalam pungutan iuran harus bertanggung jawab.

"Siapapun yang melaporkan tanggung jawab karena anda melakukan pemungutan," katanya. (*)

Editor : Abdul Basir