PWNU Jabar Dorong Pemerintah Mediasi Habib Ba’alawi dan PWI Laskar Sabilillah

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, K.H. Juhadi Muhammad, menyerukan agar pemerintah segera memfasilitasi pertemuan antara kelompok Habib Ba’alawi dan Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah, guna mengakhiri perseteruan yang tengah memanas.
Pernyataan tersebut disampaikan KH. Juhadi saat ditemui di Kantor PWNU Jabar, Jalan Terusan Galunggung, Kota Bandung, Sabtu (10/5/2025).
Perseteruan kedua kelompok ini mencuat akibat perbedaan pandangan mengenai asal-usul nasab dan status keturunan Rasulullah SAW. KH. Juhadi menilai, perbedaan semestinya tidak menjadi alasan untuk berseteru, melainkan dijadikan pintu dialog.
“Perbedaan adalah fitrah manusia. Kita wajib menghormati perbedaan di mana pun dan kapan pun. Perbedaan itu adalah rahmat,” ujarnya.
Menurut KH. Juhadi, akar konflik antara kedua kelompok berasal dari sikap saling mempertahankan pendapat tanpa ruang dialog terbuka. Hal ini dinilainya berbahaya karena telah merembet hingga ke akar rumput.
“Saya mengimbau masyarakat, khususnya warga Jabar dan NU, untuk tidak ikut terbawa dalam arus perbedaan ini. Silakan berbeda, tapi jangan sampai terjadi perseteruan fisik atau saling ancam. Kita semua satu, merah putih, satu NKRI. Jaga persaudaraan,” tegasnya.
PWNU Jabar pun mengusulkan kepada pemerintah agar segera mempertemukan kedua belah pihak dalam forum dialog yang terbuka dan konstruktif.
“Soal kebenaran mutlak, hanya milik Allah SWT. Maka dari itu, pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan ini. Kalau belum dipertemukan, saya khawatir perseteruan ini akan terus berlanjut,” tambahnya.
KH. Juhadi juga menyoroti peran media sosial dalam memperkeruh suasana. Ia mengingatkan masyarakat agar bijak menyikapi arus informasi yang beredar.
“Pengaruh media sosial sangat besar. Masyarakat harus mampu menyaring informasi yang ada, karena tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya memiliki rujukan keilmuan yang jelas, terutama dalam hal agama.
“Jangan hanya mengaji dari Google. Carilah guru atau kiai yang sanad keilmuannya jelas, memiliki literatur yang kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Tak lupa, KH. Juhadi juga meminta peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Polri, agar bersikap adil dan turut mendorong pemerintah untuk memediasi konflik ini.
“Khusus untuk Polri, kami harap tetap berada di tengah-tengah masyarakat menegakkan hukum, mengayomi, dan melindungi. Kami berharap Polri juga bisa mendorong pemerintah agar memfasilitasi pertemuan dua pihak ini demi persatuan,” pungkasnya.
Editor : Agung Bakti Sarasa