Krisis Tenaga Kerja dan Pendidikan, Pemprov Jabar Malah Kirim Anak ke Barak Militer

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan terkait penanganan masalah sosial di wilayahnya. Di tengah data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 yang menunjukkan angka pengangguran terbuka tertinggi secara nasional, mencapai 1,72 juta jiwa, Pemprov Jabar justru gencar merayakan pertumbuhan ekonomi provinsi.

Berdasarkan data BPS Jawa Barat yang dirilis pada Senin (5/5/2025), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2025 mencapai 4,98 persen (year-on-year), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tercatat sebesar Rp734,08 triliun atas dasar harga berlaku. Namun, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai bahwa angka pertumbuhan ekonomi ini tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

Baca Juga

Liburan Edukatif: Jelajahi Wisata Sejarah Jawa Barat Bersama Keluarga

"Angka pengangguran kita masih yang tertinggi, tapi pemerintah malah sibuk euforia. Ini mencerminkan kebijakan yang tidak menyentuh akar masalah," tegas Erwinsyah di Bandung, Senin (12/5/2025). Ia menyoroti adanya ketimpangan antara indikator makro ekonomi dengan kualitas pembangunan manusia di Jawa Barat.

Selain masalah pengangguran, Jawa Barat juga menghadapi persoalan serius di sektor pendidikan. Data BPS per November 2024 mencatat ada 658.831 anak di provinsi ini yang tidak bersekolah, dengan rincian 164.631 anak putus sekolah, 198.570 tidak melanjutkan pendidikan, dan 295.530 belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Alih-alih fokus pada akar masalah seperti akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja, Pemprov Jabar justru mengalokasikan anggaran Rp6 miliar untuk mengirimkan 900 siswa bermasalah ke barak militer sebagai program pembinaan. Langkah ini menuai kritik dari Maulana Yusuf Erwinsyah.

Baca Juga

Dari Jawa Barat untuk Palestina: Suarakan Aksi Solidaritas Hentikan Blokade di Gaza

"Seolah-olah semua masalah bisa selesai dengan pendekatan militer. Ini pendekatan yang ngawur. Pengangguran, pendidikan, pemabuk, ASN nakal, dan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dengan satu resep tunggal seperti barak militer," ujarnya. Ia menilai pendekatan tersebut sebagai indikasi kegagalan negara dalam merumuskan solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada akar permasalahan sosial.

Sebagai solusi alternatif, Erwinsyah mengusulkan program Desa Vokasi yang berfokus pada pemberdayaan potensi lokal. Program ini akan memberikan pelatihan di desa-desa dengan fokus pada sektor pertanian modern, industri kreatif, hingga UMKM digital.

"Desa Vokasi harus jadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025. Pemerintah provinsi perlu segera mengucurkan anggaran khusus untuk memulai pilot project di setidaknya sepuluh daerah dengan tingkat pengangguran paling tinggi," tegasnya.

Baca Juga

AHY Lakukan Pemancangan Tiang Pertama Kantor DPD Demokrat Jabar

Erwinsyah menekankan bahwa permasalahan di Jawa Barat jauh lebih kompleks dari sekadar isu 'anak nakal', menyoroti ketimpangan akses pendidikan, rendahnya daya serap tenaga kerja, serta lemahnya orientasi pembangunan manusia sebagai isu utama yang mendesak untuk ditangani.

Editor : Agung Bakti Sarasa