Sinergi UMKM dan Pemerintah, Pekerja SPPG Resmi Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Pemerintah resmi meluncurkan program perdana perluasan keterlibatan UMKM dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui satuan pelayanan baru bernama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini digelar di Pesantren Al Kasyaf, Cileunyi, Kabupaten Bandung, pada Senin (19/5/2025).

Program ini menjadi langkah nyata dalam mendorong sinergi antara sektor UMKM dan agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran UMKM dinilai sangat penting sebagai rantai pasok utama untuk mendukung kebutuhan pangan bergizi secara masif dan berkelanjutan.

Baca Juga

Status KLB Diberlakukan di Bogor Usai Ratusan Siswa Keracunan MBG

Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menegaskan, bahwa peluncuran ini merupakan implementasi langsung dari instruksi presiden dalam membangun generasi unggul.

“Saya bersama Pak Dadan dan Pak Helvi hadir memastikan program MBG berjalan baik. UMKM adalah tulang punggung ekonomi, dan kini menjadi garda depan dalam menyediakan makanan bergizi untuk anak bangsa,” ujarnya.

Maman juga menekankan bahwa perluasan partisipasi UMKM menjadi kata kunci dalam keberhasilan program. Ia menyebut, seluruh pelaku usaha kecil dari berbagai daerah akan dilibatkan secara bertahap agar manfaat program ini menjangkau lebih luas.

Baca Juga

Sosialisasi Program MBG di Bogor, Edukasi Gizi Wujudkan Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045

Senada dengan Maman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, menyampaikan, peningkatan kualitas layanan juga menjadi fokus utama melalui pelatihan penjamah makanan.

“Kami mewajibkan pelatihan ulang setiap dua bulan bekerja sama dengan pemda, dinas kesehatan, lingkungan, hingga BPOM. Dengan pola Sabtu-Minggu pelatihan dan Senin-Jumat tetap operasional, maka produktivitas UMKM bisa tetap terjaga,” katanya.

Sebagai wujud komitmen tersebut, dalam kegiatan piloting SPPG Ramah UMKM yang dilakukan di Cileunyi, Kementerian UMKM bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) mendaftarkan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Pondok Pesantren Yayasan Al-Kasyaf ke dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Baca Juga

DPR RI dan BGN Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Sukseskan Program MBG di Karawang

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Ady Hendrata menyambut baik kolaborasi tersebut dan pihaknya juga menaruh perhatian besar terhadap perluasan kepesertaan pada sektor informal dan UMKM dalam skema perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hingga saat ini dari 64,2 juta pengusaha UMKM yang ada di Indonesia, baru 15,6 persen atau sekitar 10 juta diantaranya yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan melibatkan sektor UMKM pada program MBG, program ini bukan hanya mampu mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan gizi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi kerakyatan," jelasnya.

Baca Juga

Tim Kesehatan Lanud Husein Sastranegara Cek SPPG, Pastikan MBG Seusai Standard Keamanan

"Tidak hanya membangun dari pusat tetapi membangun dari ladang, dari dapur, dari pasar dan dari tangan-tangan pekerja kecil yang menopang keberlangsungan hidupnya. Disini BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai wujud nyata komitmen negara untuk melindungi para pekerja yang terlibat didalamnya dari risiko risiko sosial yang dapat terjadi," tambahnya.

Selain kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dalam kegiatan tersebut juga diserahkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada tiga ahli waris pengusaha UMKM, dengan total mencapai Rp722 juta. Manfaat yang diberikan diantaranya santunan kematian, Jaminan Hari Tua, dan beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dari TK hingga Perguruan Tinggi.

"Kami meyakini ketahanan pangan perlu didukung dengan perlindungan sosial dibelakangnya, karena ini bukan hanya soal perlindungan tapi soal keberlanjutan hidup rakyat yang berkeadilan serta memastikan bahwa setiap keringat kerja rakyat mendapatkan tempat yang layak dalam pembangunan nasional," imbuhnya.

Baca Juga

BGN Pastikan Investigasi Menyeluruh Kasus Keracunan Massal MBG di Dua Daerah Jabar

Ady optimis, sinergi yang kuat antara pemerintah, pengusaha UMKM dan BPJS Ketenagakerjaan dapat membangun ekosistem perlindungan yang inklusif bagi seluruh pekerja dari kota hingga desa, serta dari pabrik hingga warung kecil, sehingga Indonesia emas yang bebas cemas dapat terwujud.

Editor : Agung Bakti Sarasa