Ketua Komisi III DPRD KBB Pantau Lima Lokasi Longsor dan Banjir di Lembang

BANDUNG BARAT,iNews BandungRaya.id - Bencana longsor dan banjir bandang di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggugah keprihatinan semua pihak.
Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan, telah melakukan pemantauan ke sejumlah lokasi banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Lembang.
Berdasarkan peninjauan terdapat sejumlah wilayah di tiga desa yang terdampak parah akibat diterjang bencana banjir dan tanah longsor.
"Ada lima titik yang saya kunjungi dan desa yang terparah terdampak bencana itu yakni, Desa Wangunsari," ucapnya saat ditemui di Lembang, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, dampak bencana longsor di desa ini sangat parah, betapa tidak material longsor dari atas menerjang permukiman dan memporak-porandakan rumah warga yang berada di bawahnya.
Aparat kewilayahan mulai dari desa dan camat sudah mengosongkan rumah warga tersebut dan mengimbau agar tidak kembali untuk sementara waktu lantaran dikhawatirkan ada bencana longsor susulan.
Dia mengakui, butuh biaya yang cukup besar untuk penanganan bencana yang terjadi di Kecamatan Lembang ini. Apabila, pemerintah masih memperbolehkan warga untuk kembali menetap di situ.
Titik kedua, sambung politisi Partai Demokrat ini ada di Desa Cikahuripan, di mana ada seorang warga yang diduga tertimbun longsor dan masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan.
"Itu yang saat ini menjadi sorotan banyak pihak. Oleh karena itu, kami berharap warga yang menjadi korban bisa segera ditemukan," ucapnya.
Lalu di Desa Sukajaya juga cukup parah dampaknya, sehingga warga harus direlokasi dan saya sudah berkomunikasi dengan Sekda KBB kondisi ini memang perlu kajian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) dan BPBD.
Pihaknya mendukung warga korban bencana di Kecamatan Lembang direlokasi ke tempat yang lebih aman agar tidak meminta banyak korban lainnya.
Apalagi dirinya mendapatkan aspirasi dan informasi di lapangan bahwa salah satu faktor penyebab bencana banjir dan longsor akibat maraknya alih fungsi lahan untuk objek wisata, pembangunan perumahan dan villa.
Mengingat alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab maraknya bencana alam yang terjadi di Kawasan Bandung Utara (KBU) khususnya Lembang di Kabupaten Bandung Barat.
Sehingga para pihak menyarankan agar DPRD KBB mengambil sejumlah langkah.
Menurutnya, aspirasi tersebut sudah pihaknya tampung dengan memanggil sejumlah dinas seperti Dinas PUTR, DLH, Perkim dan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat.
OPD terkait harus melakukan pengawasan secara ketat di daerah-daerah yang rencananya bakal dibangun. Sebab, harus dipastikan tata ruangnya boleh dilakukan pembangunan atau tidak.
"Kami mendesak OPD terkait agar lebih memperketat proses perizinan pembangunan terutama di KBU," tandasnya. (*)
Editor : Rizki Maulana