Jabar Terdepan! Dedi Mulyadi Resmi Luncurkan E-Budgeting Desa dan E-Voting Pilkades

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menunjukkan gebrakan inovatifnya. Mulai Selasa (3/6/2025), seluruh desa di Jawa Barat diwajibkan menerapkan sistem e-budgeting dalam pengelolaan keuangan dan menggunakan e-voting dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Kebijakan ini menandai langkah maju dalam digitalisasi tata kelola pemerintahan desa.

"Ada dua hal penting yang hari ini saya tandatangani, dan akan berlaku di seluruh desa di Jawa Barat," ungkap Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM.

Baca Juga

Era Baru Desa Digital di Jabar, Implementasikan E-Budgeting dan E-Voting

Pertama, penerapan e-budgeting akan mengubah seluruh transaksi dan pengelolaan keuangan desa menjadi digital. "Uang masuk secara digital, belanja pun digital. Dengan begitu, kontrol keuangan desa akan lebih baik, terbuka, dan transparan," jelas KDM. Ia juga menekankan bahwa sistem ini akan memudahkan deteksi potensi kecurangan atau penyalahgunaan dana desa.

Kedua, KDM memastikan bahwa pilkades di Jawa Barat akan beralih ke sistem e-voting, di mana warga desa akan memilih pemimpin mereka secara digital. "Dua kerangka kerja ini adalah bagian esensial dalam mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik dan demokrasi di Jawa Barat," tegasnya.

KDM berharap, penerapan e-budgeting dan e-voting akan menghasilkan pilkades yang lebih efisien dari segi biaya, serta pelayanan publik yang lebih cepat dan keuangan yang transparan. "Semoga ini menjadi semangat baru bagi seluruh warga desa di Jawa Barat," pungkasnya.

Sebelumnya, KDM telah menyampaikan rencananya untuk mengubah sistem pilkades konvensional menjadi digital melalui e-voting. Rencana ini diumumkan saat pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Bandung, pada Kamis (15/5/2025).

KDM ingin membawa perubahan signifikan ke era digitalisasi, berbekal pengalamannya menata sistem desa di Purwakarta selama dua periode menjabat sebagai bupati. "Waktu itu, satu desa, satu TPS panjang. Saya ubah per TPS per RT. Sebentar lagi, kita coba Jawa Barat dengan pemilihan kepala desa e-voting. Kita coba," katanya.

KDM juga sempat menyarankan kepada Kementerian Desa agar dana desa disalurkan melalui sistem e-budgeting. "Kenapa? Kalau e-budgeting, maka seluruh dana yang terkelola tidak boleh penggunaannya, pengeluarannya, tunai. Semuanya harus transfer, ke RT transfer, ke panitia transfer, ke mana pun transfer," ucapnya.

Editor : Rizal Fadillah