Jabar Juara Investasi Nasional, Dedi Mulyadi Tawarkan Solusi UMK dan Tenaga Kerja Lokal

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai pengorkestrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif dan progresif.

Baca Juga

Berkat Panen dan Musim Hujan, Dedi Mulyadi Sebut Harga Beras di Jabar Akan Kembali Normal

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi dalam acara Rakerkonas APINDO di El Royal Hotel Bandung, Selasa (5/8/2025).

Dedi menyebut bahwa Jawa Barat saat ini memimpin secara nasional dalam hal realisasi investasi, dengan total nilai mencapai Rp72,5 triliun. Capaian ini, menurutnya, bukan datang secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kebijakan strategis dan sinkronisasi lintas sektor yang dijalankan secara konsisten.

Baca Juga

Spanduk Sarkas Warnai Aksi Pekerja Wisata: Sindiran Tajam untuk Dedi Mulyadi

“Jawa Barat hari ini rangking tertinggi investasi di Indonesia. Itu tidak ujug-ujug, tapi karena kami mampu mengurangi premanisme di kawasan industri, mempercepat perizinan, dan membuka ruang dialog dengan masyarakat,” jelas Dedi.

Baca Juga

4.000 Pekerja Pariwisata Demo di Bandung, Tolak Surat Edaran Gubernur Jabar

Atasi Hambatan Investasi: Izin, Lahan, dan Koordinasi

Dedi menyoroti sejumlah hambatan yang sering mengganggu kelancaran investasi, mulai dari persoalan izin lokasi, IUP, UKL-UPL, hingga persoalan teknis dalam sistem Online Single Submission (OSS). Ia mengungkapkan perlunya kecermatan kepala daerah dalam mengelola antrean rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup.

Baca Juga

Duka di Tengah Bahagia, KDM Jadi Bapak Asuh Korban Tragedi di Pernikahan Putranya

“Kalau kepala daerah tidak cerdas menyikapi itu, investor bisa mundur. Saya turun langsung, kirim surat ke masyarakat, win-win solution. Kalau perlu, kita cari lahan pengganti untuk kawasan industri,” katanya.

Baca Juga

Duka di Pernikahan Anak, Dedi Mulyadi Santuni Keluarga Korban Rp150 Juta

Industrialisasi dan Distribusi Wilayah

Dalam paparannya, Dedi juga menyoroti pergeseran industri padat karya ke wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, sementara industri padat modal mulai tumbuh di Subang. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa distribusi pusat industri di Jawa Barat semakin merata.

Namun, masih ada kendala teknis seperti aturan alih fungsi lahan pertanian di tengah kawasan industri, yang membutuhkan negosiasi dan keberanian kepala daerah dalam membuat keputusan yang berpihak pada solusi.

Link and Match Dunia Usaha dan Pendidikan

Salah satu poin penting yang disorot Dedi adalah ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang gagal seleksi kerja hanya karena lemah dalam matematika dasar.

“Kalau begitu, kita siapkan pelatihan dasar. Kursus hitung, kali, tambah. Pendidikan harus mengarah ke kebutuhan industri, bukan sekadar teori,” tegasnya.

Ia juga menuntut adanya rencana rekrutmen industri secara terbuka dari tahun ke tahun, agar daerah bisa menyiapkan tenaga kerja secara tepat waktu.

Usulan UMK Nasional Sektoral: Hapus Kesenjangan Upah Antarwilayah

Dedi mengusulkan konsep upah sektoral nasional agar tidak terjadi pergeseran industri dari satu daerah ke daerah lain hanya karena selisih UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota).

“Kalau UMK sektoral berlaku nasional, maka tidak ada lagi cerita Karawang pindah ke Indramayu karena upah lebih rendah. Ini juga mengurangi tekanan politik di momen penetapan upah,” katanya di hadapan Menteri Ketenagakerjaan dan Forum Apindo.

Perlindungan Buruh Perempuan: Fokus Gizi dan Kesehatan Reproduksi

Mengakhiri paparannya, Dedi mengungkapkan keprihatinan terhadap buruh perempuan di sektor garmen yang kerap tidak mendapat asupan gizi memadai dan menghadapi risiko kesehatan, termasuk kanker serviks.

Ia berencana menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan perusahaan menyediakan kantin sehat dan higienis, serta memberikan edukasi kepada pekerja perempuan tentang kesehatan reproduksi dan kebersihan diri.

“Mereka sering makan sembarangan, telat ganti pembalut, risikonya tinggi. Kita harus lindungi pekerja perempuan dengan aturan yang konkret,” tegasnya.

Untuk itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemimpin daerah tidak boleh lepas tangan terhadap problem investasi, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pemimpin tampil sebagai solutor, mediator, dan komunikator di tengah kompleksitas kebijakan pusat dan dinamika sosial.

“Kalau pemimpinnya diam, semua jalan sendiri-sendiri. Investasi akan stagnan, industri lari ke daerah lain. Inilah pentingnya mengorkestrasi semua pihak,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah