Ratusan Mahasiswa Cipayung Plus Bandung Geruduk DPRD Jabar, Ini Tuntutannya

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ratusan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (1/9/2025).

Massa yang berjumlah hampir 300 orang itu menuntut pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan bangsa yang dinilai semakin carut-marut.

Koordinator lapangan, Muhammad Rafli Salam, menegaskan aksi ini adalah bentuk kekecewaan mendalam terhadap kinerja pemerintah. Ia menilai Presiden justru lebih sibuk memperketat pengamanan ketimbang mengurai akar masalah di masyarakat.

“Kehadiran kami menunjukkan bahwa pemerintah saat ini belum becus menyelesaikan permasalahan. Presiden justru menambah tingkat pengamanan, ini tanda ketidakmampuan pemerintah mengurai masalah,” tegas Rafli.

Dalam orasinya, Rafli juga menyinggung kasus kematian Affan, mahasiswa yang diduga tewas akibat tindakan aparat dalam aksi sebelumnya. Hukuman ringan terhadap oknum polisi dinilai menjadi bukti bobroknya sistem hukum di Indonesia.

“Saudara Affan hanya membuat pelaku dihukum 20 hari. Itu menandakan sistem pemerintahan dan hukum kita masih korup,” ujarnya.

Aliansi Cipayung Plus membawa delapan tuntutan utama, mulai dari reformasi Polri, perampasan aset, pembenahan sistem pendidikan, hingga pencopotan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran HAM.

“Empat hal itu yang kami garis bawahi, terutama pencopotan Kapolri. Itu fokus utama kami,” lanjut Rafli.

Meski mengkritik keras pemerintah, massa aksi menegaskan demonstrasi ini bersifat damai. Mereka hanya ingin membacakan pernyataan sikap hasil konsolidasi semalam, dengan batas waktu aksi hingga pukul 17.00 WIB.

“Kami hanya ingin membacakan press release dan menyampaikan aspirasi secara damai. Selebihnya massa akan membubarkan diri,” jelasnya.

Namun, Rafli memberi peringatan. Bila aspirasi mereka diabaikan, aksi berikutnya akan dilakukan dengan eskalasi massa lebih besar.

“Aksi ini baru permulaan. Kalau tidak direspons, kami akan hadir dengan jumlah yang lebih besar. Jika DPRD tidak mau menemui kami, itu tanda mereka tidak sanggup menerima aspirasi rakyat,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah