KPK Sebut Kota Bandung Masih Rawan Korupsi Anggaran dan Pengadaan Barang-Jasa

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Kota Bandung masih rawan korupsi, baik dalam pengelolaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), maupun pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan KPK pada 2024, Kota Bandung mendapatkan nilai 69 atau berkategori rawan korupsi. 

Baca Juga

KPK Dinilai Terlalu Banyak Buka Informasi, Minim Kejelasan Tindak Lanjut

"Pada 2024, Kota Bandung masih masuk dalam kategori rawan, dengan nilai sekitar 69. Kategori terjaga itu dimulai dari nilai 78," kata Analisis Tindak Pidana Korupsi Madya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK Irawati, Selasa (21/10/2025).

Irawati menjelaskan, nilai 69 menunjukkan masih banyak potensi risiko korupsi di Kota Bandung. Indikatornya, integritas aparatur sipil negara (ASN) di kota ini relatif rendah. 

Menurut Irawati, isu jual beli jabatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi berdasarkan statistik penanganan perkara. 

Baca Juga

Agenda Pembahasan di Hotel Kerap Jadi Sorotan, DPRD KBB Perdana Gelar Rapat di Kantor

Biasanya praktik jual beli jabatan lebih kepada sosok yang disukai atau dapat mengakomodasi kepentingan tertentu. 

"Ketika manajemen ASN tidak menempatkan the right man in the right place, akhirnya keputusan tersebut hanya didasari kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, muncul praktik-praktik yang dapat merugikan keuangan daerah," ujar Irawati.

Kondisi tersebut, tutur Irawati, menjadi perhatian melalui monitoring, controling dan surveillance for prevention alat ukur KPK untuk perbaikan tata kelola delapan area, termasuk survei penilaian integritas.

Baca Juga

Terungkap di Sidang, Dugaan Suap Impor Disebut Mengalir ke Sejumlah Institusi

"Jadi, dasar dari semua ini adalah kemampuan perangkat daerah untuk memetakan risiko dan menutup celah dan potensi penyimpangan (korupsi)," tuturnya.

Irawati mengatakan, KPK terus memantau progres perbaikan tata kelola di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. 

KPK ingin mendengarkan sejauh mana Pemkot Bandung melakukan upaya-upaya untuk menutup celah dan potensi korupsi di setiap sektor.

Baca Juga

KPK Didesak Buka Peta Besar Kasus Suap Bea Cukai: dari Klaster Blue Ray hingga Makelar Kasus

Sementara itu, Wali Kota Bandung M Farhan mengatakan, skor survei penilaian integritas dan monitoring, controling, surveillans for prevention dilakukan untuk memastikan Pemkot Bandung melaksanakan tata kelola sehat tanpa korupsi. "Kami (Pemkot Bandung) belum sehat-sehat banget," kata Farhan.

Editor: Agus Warsudi