RKUD Jawa Barat Dipublikasikan Lewat Media Sosial, Semua Warga Bisa Pantau

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong keterbukaan informasi terkait posisi rekening kas umum daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Balas Menkeu Purbaya: Deposito Dilarang, Giro Dinyinyirin, Mau Disimpan di Mana?

Mulai Senin (27/10/2025), RKUD akan diumumkan secara rutin melalui akun media sosial resmi pemerintah provinsi.

“Betul, akan diposting setiap hari,” ujar Dedi Mulyadi, menegaskan komitmen keterbukaan anggaran publik.

Baca Juga

Jawa Barat Kokoh di Puncak Investasi Nasional, Dedi Mulyadi Pimpin dengan Gaya Pro-Bisnis

Langkah ini dilakukan menyusul polemik tudingan pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito, yang ramai dibicarakan di media. Pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

Baca Juga

DPRD Jabar Kritik Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu Dedi Mulyadi, Terlalu Dipaksakan

“Tujuannya memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Jawa Barat dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat,” tambahnya.

Keterbukaan anggaran bukan hal baru bagi Dedi Mulyadi. Saat menjabat Bupati Purwakarta selama dua periode, ia rutin menyampaikan anggaran per item. Budaya transparan ini kini kembali dijalankan di tingkat provinsi.

Baca Juga

Pergub Peradilan Adat Segera Terbit, Jabar Dorong Desa Lebih Mandiri

Petang ini, Dedi mengunggah posisi RKUD terbaru melalui video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat. Laporan menampilkan detil sampai rupiah terkecil, termasuk setoran pajak rokok triwulan III sebesar Rp935,8 miliar.

Baca Juga

Jawa Barat Pimpin Indonesia dengan 5.957 Posbankum Desa dan Kelurahan

Sumber penerimaan dominan berasal dari PAD, yaitu pajak dan retribusi lainnya, mencapai Rp22,8 miliar. Sedangkan realisasi belanja tercatat Rp49,6 miliar, yang terdiri dari belanja pegawai Rp3,9 miliar, belanja barang dan jasa Rp10,2 miliar, belanja hibah Rp4,08 miliar, belanja modal Rp20,3 miliar, dan belanja bantuan keuangan desa Rp11,05 miliar.

Hingga Desember 2025, kebutuhan anggaran untuk pembangunan daerah diproyeksikan mencapai Rp7,5 triliun. Kekurangan dana akan ditutup melalui transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dan sumber lain.

“Artinya, uangnya masih kurang. Kami menunggu pendapatan dana transfer pusat dan pendapatan Provinsi Jawa Barat,” jelas Dedi.

Gubernur Jabar menegaskan, belanja publik di era pemerintahannya mengalami peningkatan signifikan, bahkan hampir mencapai 1.000 persen dibanding tahun sebelumnya.

Editor : Rizal Fadillah