UMKM Lega! Ini Langkah Cepat Kemenko PM Atasi Skema Pembayaran yang Bikin Sulit Cash Flow

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menyerap aspirasi dan menyelesaikan persoalan di akar rumput.

Melalui pendekatan belanja masalah yang menjadi agenda rutin, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran berhasil mengawal penyelesaian isu termin pembayaran yang dikeluhkan para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) di The Hallway Space, Kota Bandung.

Baca Juga

Transformasi Agribisnis! Pelatihan Kemenko PM di Al-Ittifaq Dorong Petani Naik Kelas

Deputi Leon Alpha Edison menegaskan bahwa pihaknya memiliki mandat untuk mengawal isu strategis terkait Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, hingga Pelindungan Pekerja Migran. Menurutnya, kebijakan yang tepat hanya lahir jika pemerintah mau turun langsung mendengar tantangan yang dihadapi para pelaku usaha.

“Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami ditugaskan untuk proaktif melakukan belanja masalah, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga Pekerja Migran,” ujar Leon dalam Dialog Bersama Deputi dan pelaku Ekraf di The Hallway Space, Bandung (5/11/2025).

Dalam salah satu kunjungan tersebut, tim menemukan adanya persoalan mendasar terkait skema termin pembayaran yang dinilai memberatkan arus kas tenant, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM Ekraf.

Baca Juga

Bandung Jadi Lokasi Uji Publik Program Berdaya Berusaha untuk UMKM dan Ekonomi Kreatif

“Saat berdialog dengan tenant, kami menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang mengganggu cash flow mereka. Ini masalah yang sangat krusial untuk keberlangsungan usaha,” jelas Leon.

Tidak berhenti pada identifikasi masalah, Kemenko PM langsung menerbitkan nota dinas untuk mengoordinasikan penyelesaian bersama seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung. Pemerintah daerah, pengelola, hingga perwakilan tenant dilibatkan untuk memastikan solusi yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan di lapangan.

Langkah cepat ini mendapat sambutan positif dari pengelola. Rilly Robbi, perwakilan The Hallway Space, merasa lega atas solusi yang berhasil dicapai.

Baca Juga

Kemenko PM Komitmen Tingkatkan Kapasitas UMKM, Gelar Bootcamp #BerdayaBersama di Bandung

“Kami sangat mengapresiasi Kemenko PM yang turun langsung menjembatani persoalan ini. Nota dinas yang dikeluarkan sangat membantu kami menemukan titik temu dengan Perumda Pasar Juara Bandung terkait termin pembayaran,” ujar Rilly.

Ia berharap sinergi seperti ini terus berlanjut untuk memperkuat ekosistem kreatif di Bandung. Menurutnya, kolaborasi pemerintah, pengelola, dan UMKM adalah kunci keberlanjutan sektor kreatif.

Leon menutup pernyataan dengan menegaskan kembali fungsi Kemenko PM sebagai orkestrator. “Ketika pemerintah pusat dan daerah mau berkolaborasi dan mendengarkan pelaku usaha, persoalan di akar rumput pasti bisa diselesaikan. Inilah bukti bahwa sinergi lintas sektor bisa menghasilkan solusi nyata.”

Editor : Rizal Fadillah