Gapura Rp3,9 Miliar Jadi Sorotan, DPRD Jabar: Kebijakan Budaya Dedi Mulyadi Mau Apa?

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, kembali menyoroti arah kebijakan kebudayaan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi (KDM).

Ia menilai, kebijakan kebudayaan Pemprov Jabar cenderung berfokus pada pembangunan fisik bernuansa estetika dibandingkan upaya merawat warisan sejarah yang memiliki nilai budaya autentik.

Baca Juga

Reni Rahmawati Kembali, Demul Minta Kasus TPPO Jabar Ini Jadi yang Terakhir

Maulana menyebut sejumlah proyek seperti pembangunan Gapura Gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 miliar, pembuatan gapura perbatasan provinsi, hingga rencana jangka panjang menghadirkan gapura khas Jawa Barat di pintu-pintu tol, sebagai indikator dominasi belanja estetika dalam kebijakan kebudayaan daerah.

“Sebenarnya kebudayaan apa yang ingin diangkat oleh KDM? Ideologi kebudayaan apa yang bisa dibuktikan dengan dibangunnya gapura dan gerbang-gerbang yang seolah mewakili bangunan Sunda?” ujarnya di Bandung, Kamis (20/11/2025).

Ia menegaskan, esensi pelestarian budaya bukan terletak pada pembangunan bangunan baru bernuansa “Sunda”, melainkan merawat jejak sejarah seperti situs cagar budaya yang telah ada puluhan hingga ratusan tahun.

Baca Juga

Demul Pastikan Tangani Remaja Dayeuhkolot Korban Perdagangan Orang

“Menjaga kebudayaan itu berarti menjaga bangunan dan cagar budaya yang menyimpan sejarah lama. Di situ letak nilai budaya Sunda,” tegasnya.

Maulana mencatat, Jawa Barat memiliki lebih dari 50 situs cagar budaya yang membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar proyek-proyek simbolik yang menyerap anggaran besar. Ia juga menyoroti alokasi anggaran Pemprov Jabar pada 2025 yang menggelontorkan Rp5,9 miliar untuk sewa kesenian dalam kegiatan seremonial Abdi Nagri Nganjang ka Warga, sementara anggaran pelestarian dan pengelolaan situs budaya hanya Rp842 juta, dan itu pun dialokasikan untuk satu situs.

“Hingga saat ini ketimpangan anggaran sangat mencolok. Anggaran untuk membangun bangunan baru bernuansa Sunda jauh lebih besar dibandingkan anggaran merawat situs sejarah yang jelas memiliki nilai budaya Sunda yang lebih lama,” ujarnya.

Baca Juga

Resmi! Bank Tanah dan Dedi Mulyadi Teken MoU Strategis Optimalkan Tanah Negara di Jabar

Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena pada 2026 anggaran pelestarian budaya justru turun drastis menjadi Rp125.670.000.

“Dengan angka sekecil itu, bagaimana mungkin warisan sejarah bisa dirawat? Ini menunjukkan pelestarian sejarah memang bukan prioritas,” tambahnya.

Selain persoalan pelestarian budaya, Maulana juga mengingatkan bahwa Jawa Barat masih menghadapi berbagai isu sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan kesejahteraan.

Baca Juga

Jawa Barat Banjir Investor, Tawarkan 104 Proyek Triliunan di WJIS 2025

“Di tengah banyaknya persoalan mendesak, belanja estetika yang bukan prioritas justru terus digenjot. Pemprov Jabar harus mengevaluasi kembali arah kebijakan kebudayaan agar lebih berpihak pada pelestarian sejarah dan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Editor : Rizal Fadillah