Pengusaha Budiman Tiang Laporkan Dua WNA Rusia ke Mabes Polri, Kasus Apa?

JAKARTA, iNews Bandung Raya.id - Pengusaha Budiman Tiang resmi mendatangi Mabes Polri untuk membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan dua warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial S dan IM.

Budiman hadir bersama juru bicaranya, Ade Ratnasari, yang menjelaskan rangkaian laporan yang diajukan.

Ade menyebut laporan ini mencakup sejumlah pasal yang tidak dapat disampaikan secara detail karena masih dalam proses penyelidikan.

“Hari ini agendanya adalah membuat laporan polisi ya terkait beberapa pasal yang kami sudah laporkan ada 4 pasal ya. Yang nanti teman-teman akan tahu pasal apa saja karena kami tidak bisa sampaikan di sini ya. Dari pihak kepolisian Bareskrim menerima laporan kami dengan baik dan akan segera menindaki dalam proses penyelidikan baru,” ujarnya.

Ade menjelaskan, laporan tersebut mencakup dugaan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 372, 378, serta pasal terkait masuk pekarangan tanpa izin.

“Di sini kami juga melaporkan Pasal 167 ya, masuk pekarangan tanpa izin. Jadi sekali lagi kami ingatkan kepada orang-orang yang masuk di pekarangan tersebut tanpa izin agar segera keluar dari lokasi tersebut karena sampai hari ini kami tidak ada izin atas tersebut. Dan perjanjian kerja sama melalui akta perjanjian kerja sama sudah berakhir,” ujar Ade.

Dia menegaskan bahwa seluruh laporan didukung bukti kuat. “Oh jelas ada lah bukti sehingga laporan kami diterima hari ini, karena kalau nggak ada bukti nggak mungkin dong laporan diterima. Isinya dasarnya ya ada laporan keuangan juga ya yang berupa crypto PKS. Ya nanti biar seri waktu proses penyelidikan lah," tegasnya.

Saat ditanya soal alasan kliennya pernah bekerja sama dengan pihak tersebut, Ade memilih tidak berkomentar banyak. “Untuk sementara ini saya tidak bisa berkomentar. Doain aja yang pertama. Yang jelas kerugian material dari material juga nanti ya," kata Ade.

Budiman Tiang menyampaikan terima kasihnya kepada jajaran Polri.

“Terima kasih atas selama respon laporan kami ya. Dan kami berharap pemerintah bahkan kami berharap juga Bapak Presiden Republik Indonesia atensi persoalan ini karena ada dugaan-dugaan kami di mana transaksi crypto ya dugaan kami ada penghindaran pajak. Coba dari Dirjen Pajak atensi persoalan ini jangan sampai ada pembiaran," kata Budiman.

Ade menuturkam, pihaknya juga mendorong agar instansi pengawas segera turun tangan. “Kami memohon agar Dirjen Pajak segera bertindak tegas juga dan juga PPATK OJK untuk hal ini," tutur Ade.

Ade mengatakan ada laporan terpisah yang dibuat di Polda Bali. “Kalau di Polda Bali kami melaporkan pasal yang berbeda. Jelas ada hubungannya dengan pihak sana tapi laporannya berbeda ya, pasalnya beda, juga pelapornya beda,” ucapnya.

Dia menyatakan, kliennya terus mencari keadilan. “Karena perjuangan kami hingga ke Bareskrim ini untuk mendapatkan keadilan. Untuk sementara beliau masih mempercayakan kepada pihak kepolisian terutama di Mabes Polri ya karena beliau datang ke sini udah mau percaya kan bahwa pihak kepolisian akan bekerja dengan baik demi keadilan bagi beliau," ujar Ade.

Terkait kemungkinan ada intimidasi, Ade menyatakan, hal itu telah diserahkan kepada pihak berwenang.

“Apabila ada intimidasi kan biar biarlah kepolisian yang universal. Kami akan ajukan semua dalam RDP rapat DPR RI secepatnya ya. Kami menunggu respon dari Komisi 3 DPR RI, Komisi 13 DPR RI,” tuturnya.

Ade mengajak publik untuk melihat kasus ini sebagai simbol keberanian masyarakat melawan praktik yang merugikan.

“Perjuangan bapak Budiman ini sebagai simbol bahwa masyarakat Indonesia jangan takut untuk mempertahankan haknya, memperjuangkan keadilannya apalagi untuk melawan para oknum-oknum mafia dari warga negara asing.”

Dia mengingatkan bahwa kasus ini juga menyangkut kepatuhan pajak. “Ini bayar pajak loh, masa transaksi besar tidak diawasi dengan baik," ungkap Ade.

Ade menanggapi dugaan keterlibatan pihak tertentu dengan hati-hati. “Tidak bisa saya sebutkan ya karena ada beberapa hal yang akan dilindungi juga karena berdasarkan barang bukti," ujarnya 

Dia juga memberikan tanggapan terkait isu yang melibatkan figur publik tertentu.

“Kalau terkait ada keterlibatan nama menteri itu syarat ya mudah-mudahan tidak ada. Saya pikir dari beliau sebagai komisaris di sana harusnya bisa secara objektif saja berdasarkan kapasitas sebagai komisaris, tidak menggunakan latar belakang atau background-nya dari anak siapa.”

Ade berharap kepada salah satu pejabat senior agar mempertimbangkan posisi keluarganya.

“Kami menyarankan hal itu kepada Bapak Doktor Yusri sama Hendra untuk menarik anaknya dari posisi komisaris sementara waktu saja sehingga pikiran-pikiran masyarakat tentang adanya dugaan-dugaan oh karena anak pejabat ya. Itu bentuk sayangnya kami,” kata Ade.

Kasus ini kini resmi berada dalam tahap penyelidikan di Mabes Polri. Pihak Budiman Tiang menyatakan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

Editor : Agus Warsudi