Dedi Mulyadi Tegaskan Tata Ruang Jabar Harus Selaras dengan Kabupaten/Kota

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan revisi tata ruang di wilayahnya, mencakup kawasan hutan, persawahan, daerah sumber air, rawa, hingga daerah aliran sungai (DAS).

Baca Juga

Tata Ruang Jawa Barat Bakal Dirombak, Sinkronkan Kebijakan Provinsi hingga Daerah

Langkah ini dilakukan Pemprov Jabar untuk memastikan ruang hijau tetap terjaga dan pembangunan berkelanjutan bisa berjalan.

Revisi tata ruang juga merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang melarang pembangunan perumahan sementara di wilayah Bandung Raya.

Baca Juga

Penanaman di Pangalengan, Dedi Mulyadi Tegaskan Komitmen Konservasi Jabar

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menegaskan, perubahan tata ruang akan diselaraskan antara provinsi dan kabupaten/kota agar tidak terjadi perbedaan kebijakan.

Baca Juga

Kasus Perusakan Kebun Teh Pangalengan, Dedi Mulyadi Minta Aparat Bidik Aktor Utama

“Tata ruang provinsi dan kabupaten/kota akan sejalan, sehingga harmonisasi pembangunan dan konservasi bisa tercapai,” ujar Dedi saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Kamis (18/12/2025).

Menurut Dedi, kabupaten/kota nantinya tinggal menyesuaikan dengan tata ruang provinsi. Fokus utama perubahan ini adalah melindungi hutan, areal persawahan, dan daerah sumber air, rawa, serta aliran sungai.

Baca Juga

Gubernur Jabar dan Bupati Bandung Siapkan Solusi Permanen Atasi Banjir Bojongsoang–Dayeuhkolot

Selain itu, Pemprov Jabar juga melakukan kerja sama dengan Perhutani, PTPN, dan Kementerian ATR/BPN terkait sertifikasi aset negara yang belum teregistrasi. Tujuannya agar aset negara terlindungi dan menghindari sengketa di lapangan.

Baca Juga

Bupati Bandung Siapkan Relokasi Warga Bojongsoang, Respons Instruksi Gubernur Jabar

“Dengan sertifikasi ini, pengelolaan aset negara akan lebih jelas dan terstruktur,” jelas Dedi.

Dedi menambahkan, pemerintah juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk menetapkan sepadan sungai di seluruh Jawa Barat.

Penetapan ini memungkinkan BPN mencabut sertifikat yang berada di luar batas sempadan, sehingga pengelolaan lahan menjadi lebih rapi dan teratur.

Editor : Rizal Fadillah