Pemprov Jabar Tetapkan Upah Minimum 2026, Kabupaten Bekasi Jadi yang Tertinggi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id — Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026. Penetapan tersebut diumumkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bale Pakuan, Bandung, Rabu (24/12/2025).

Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa UMP Jawa Barat ditetapkan naik sebesar 0,7 persen, sementara UMSP mengalami kenaikan 0,9 persen. Adapun untuk UMK dan UMSK, Pemprov Jabar mengakomodasi seluruh usulan yang diajukan pemerintah kabupaten dan kota.

Baca Juga

Jawa Barat Catat Rekor Ekspor 32,01 Miliar Dolar AS di 2025, Jadi Lokomotif Ekonomi Nasional

“Untuk kabupaten kota, kita menetapkan seluruh usulan yang diusulkan oleh kabupaten kota, baik upah minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoralnya,” ujar Dedi.

Ia menjelaskan, penetapan kelompok dan komponen dalam upah minimum sektoral disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Secara teknis, rincian dan dokumen lengkap akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jawa Barat.

“Dokumen sudah ditandatangani hari ini dan selanjutnya akan disebarkan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Tegaskan Tata Ruang Jabar Harus Selaras dengan Kabupaten/Kota

Dedi menilai perbedaan pandangan antara daerah memang tidak terelakkan. Hal itu terjadi karena setiap kabupaten dan kota memiliki kondisi ekonomi dan kesepakatan masing-masing.

“Karena pengajuannya dari kabupaten kota dan mereka sudah menyepakati, pasti disparitasnya masih tinggi. Secara otomatis Kabupaten Bekasi menjadi yang paling tinggi dalam upah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa pemerintah berada di posisi tengah antara kepentingan pekerja dan dunia usaha, sehingga kebijakan yang diambil baginya sudah cukup ideal.

Baca Juga

Tata Ruang Jawa Barat Bakal Dirombak, Sinkronkan Kebijakan Provinsi hingga Daerah

“Kalau dalam pandangan saya ideal, tapi bagi pengusaha pasti dianggap terlalu mahal, sementara bagi pekerja pasti dianggap terlalu murah. Itu hal yang biasa,” kata Dedi.

Menurutnya, kebijakan upah minimum harus bersifat akomodatif terhadap kepentingan buruh dan pekerja, namun tetap mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan iklim investasi di Jawa Barat.

“Pemerintah harus mengambil posisi tengah, memperhatikan kepentingan pekerja, tetapi juga kepentingan ekonomi dan dunia usaha. Jawa Barat tidak hanya bertumpu pada satu daerah investasi, tapi harus menyebar ke berbagai kawasan industri,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah