Gaya Kepemimpinan Sarat Konten, Dedi Mulyadi Dicap Artis YouTube

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pernyataan komika Pandji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up comedy Mens Rea kembali membuka diskusi lama soal kepemimpinan berbasis popularitas. Materi tersebut viral di media sosial karena menyinggung kecenderungan pemilih yang lebih terpikat ketenaran dibandingkan kapasitas dan rekam jejak.

Dalam salah satu segmennya, Pandji menyindir perilaku masyarakat yang memilih pemimpin hanya karena figur tersebut terkenal, tanpa mempertimbangkan kemampuan kerja dan integritasnya.

Baca Juga

Uang Habis di Akhir Tahun, Pemprov Jabar Sisakan Tunggakan Proyek Rp621 Miliar

“Ada lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gue gak tau nih orang bisa kerja atau enggak. Gue gak tau ahlaknya nih orang, pokoknya populer aja,” ujar Pandji dalam Mens Rea.

Sindiran itu kemudian diarahkan secara spesifik ke Jawa Barat. Pandji menilai wilayah tersebut memiliki sejarah memilih figur publik dari dunia hiburan untuk posisi strategis pemerintahan.

“Orang Sunda seneng banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka, Dede Yusuf, artis TV,” ucapnya.

Baca Juga

Tolak UMSK 2026 versi Dedi Mulyadi, Buruh Jawa Barat Ancam Mogok Kerja Massal

Pernyataan tersebut mencapai puncaknya saat Pandji menyebut nama Gubernur Jawa Barat saat ini.

“Sekarang gubernurnya, Dedi Mulyadi, artis YouTube!”

Kalimat itu sontak memicu tawa penonton, namun di luar panggung justru memantik kritik serius. Penyebutan “artis YouTube” dinilai bukan sekadar lelucon, melainkan sindiran terhadap gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu bergantung pada eksposur media sosial.

Antara Kepemimpinan dan Pencitraan Digital

Baca Juga

Evaluasi Akhir Tahun 2025, DPRD Soroti Masih Rendahnya Indeks Pendidikan di Jabar

Dedi Mulyadi memang dikenal aktif memproduksi konten video yang menampilkan kegiatannya sebagai kepala daerah. Kehadirannya di YouTube dan media sosial kerap dipuji sebagai bentuk kedekatan dengan rakyat. Namun, kritik muncul ketika konten dinilai lebih dominan daripada capaian kebijakan yang terukur.

Menanggapi komentar Pandji, Dedi tidak membantah label tersebut. Ia justru menyebut kritik sang komika sebagai bagian dari demokrasi.

“Setiap pernyataannya menggelitik, korektif, dan edukatif,” ujar Dedi Mulyadi melalui video di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, Minggu (4/1/2026).

Baca Juga

UMP Jawa Barat Tahun 2026 Resmi Ditetapkan Rp2.317.601

Namun, di mata sebagian publik, respons ini belum menjawab substansi kritik utama: apakah popularitas digital dapat menggantikan evaluasi kinerja pemerintahan yang objektif?

“Gubernur Konten” dan Pertanyaan Publik

Dedi juga menanggapi julukan “Gubernur Konten” dengan menekankan bahwa aktivitasnya di media sosial adalah strategi komunikasi, bukan sekadar hiburan.

“Apakah saya hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan, itu bisa dilihat dari hasilnya di lapangan. Saya mengajak Pandji keliling Jawa Barat, meninjau langsung kondisi jalan dan pembangunan di kabupaten-kabupaten,” tegasnya.

Baca Juga

Pemprov Jabar Tetapkan Upah Minimum 2026, Kabupaten Bekasi Jadi yang Tertinggi

Ia bahkan mengklaim pendekatan berbasis konten berdampak pada efisiensi anggaran.

“Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar dari kerja sama media Rp50 miliar, sekarang cukup Rp3 miliar tapi viral terus,” katanya.

Meski demikian, kritik tetap mengemuka. Sebagian pengamat dan warganet menilai efisiensi promosi tidak serta-merta menjawab pertanyaan soal kualitas kebijakan publik, pemerataan pembangunan, dan indikator keberhasilan yang terukur.

Artis Bukan Masalah, Tapi Kapasitas Tetap Dipertanyakan

Dedi juga membantah anggapan bahwa latar belakang artis identik dengan ketidakmampuan memimpin.

“Banyak juga yang dari kalangan artis punya kemampuan. Jadi jangan langsung dihakimi,” ujarnya.

Namun kritik Pandji sejatinya tidak semata menyerang latar belakang artis, melainkan pola pikir pemilih yang menjadikan popularitas sebagai tolok ukur utama. Dalam konteks ini, label “artis YouTube” menjadi simbol kekhawatiran publik terhadap politik yang semakin menyerupai panggung hiburan.

Media Sosial, Kritik, dan Batas Etika

Respons warganet pun terbelah. Ada yang mengapresiasi keterbukaan Dedi menghadapi kritik, namun ada pula yang menilai humor politik Pandji terlalu frontal. Di sisi lain, muncul pula suara yang mempertanyakan apakah gaya komunikasi penuh konten justru berpotensi menutupi persoalan struktural yang lebih mendesak.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa di era digital, pemimpin bukan hanya dinilai dari kebijakan, tetapi juga dari cara ia tampil di ruang publik. Popularitas bisa menjadi alat, namun juga jebakan, jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas yang jelas.

Sindiran Pandji tentang “Dedi Mulyadi, artis YouTube” pada akhirnya bukan sekadar bahan tawa. Ia menjadi pengingat bahwa dalam demokrasi, ketenaran tidak boleh menggantikan kapasitas, dan konten viral tidak seharusnya mengaburkan tuntutan atas kinerja nyata.

Editor : Agung Bakti Sarasa