Sekolah Maung Dedi Mulyadi, Ambisi Pendidikan Jawa Barat yang Bikin DPRD Penasaran

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mendirikan Sekolah Maung (Manusia Unggul) mulai menimbulkan perhatian dari DPRD Jawa Barat. Pihak legislatif menilai gagasan tersebut perlu dijelaskan lebih rinci agar dapat dipahami secara menyeluruh.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mengaku baru beberapa hari terakhir mengetahui istilah “Sekolah Maung”. Bahkan, menurutnya, pimpinan komisi pun belum menerima penjelasan resmi mengenai konsep sekolah ini.

Baca Juga

Instruksi KDM Disambut DPRD Kabupaten Bandung, Moratorium Perumahan Dikawal Ketat di Lahan Hijau

"Kalau Gubernur menyatakan akan menyiapkan sekolah ini, tentu kami mengapresiasi idenya," kata Zaini, Selasa (13/1/2026).

Zaini menilai konsep sekolah unggulan memang sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Namun, gagasan Sekolah Maung masih terasa baru dan asing bagi anggota dewan.

"Untuk mewujudkan Jabar Istimewa, salah satu syaratnya adalah memperbanyak sekolah unggulan. Tapi terkait Sekolah Maung, kami baru mendengar istilahnya," ujarnya.

Baca Juga

Uang Habis di Akhir Tahun, Pemprov Jabar Sisakan Tunggakan Proyek Rp621 Miliar

Ia juga mempertanyakan apakah sekolah ini sudah masuk dalam perencanaan resmi atau masih sebatas ide spontan dari gubernur. "Saya belum tahu apakah ini sudah masuk perencanaan matang atau hanya ide mendadak gubernur, seperti biasanya," tegas Zaini.

Lokasi Sekolah Maung di Purwakarta

Meski begitu, Zaini menyebut ada informasi awal mengenai lokasi sekolah. Sekolah Maung kabarnya akan memulai operasionalnya di Kabupaten Purwakarta, melalui mekanisme hibah aset kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Informasi yang saya terima, lokasi sudah disiapkan. Proses hibahnya sedang diurus, asetnya dari Purwakarta ke Jawa Barat. Itu yang saya ketahui," jelasnya.

Belum Masuk APBD 2026

Baca Juga

Tolak UMSK 2026 versi Dedi Mulyadi, Buruh Jawa Barat Ancam Mogok Kerja Massal

Zaini menegaskan, hingga saat ini, Sekolah Maung belum termasuk dalam pembahasan anggaran DPRD Jawa Barat, termasuk APBD 2026.

"Belum masuk APBD. Dari informasi media, idenya memang sudah muncul dan tahun ini harus dijalankan agar bisa terealisasi 2027. Tapi Sekda bilang ini baru proyeksi atau perencanaan," katanya.

Sebagai Ketua Fraksi PPP, Zaini menekankan bahwa Komisi V belum pernah membahas istilah Sekolah Maung secara resmi. "Kami belum pernah mendengar istilah ini di forum resmi, baru ramai beberapa hari terakhir," tambahnya.

Fokus pada Penguatan Sekolah yang Ada

Baca Juga

Evaluasi Akhir Tahun 2025, DPRD Soroti Masih Rendahnya Indeks Pendidikan di Jabar

Zaini menilai, membangun sekolah baru bukan satu-satunya cara mencetak generasi unggul. Ia justru mendorong penguatan SMA dan SMK yang sudah ada, terutama yang masih memiliki lahan luas untuk pengembangan.

"Lebih efektif memperkuat sekolah yang sudah ada. Beberapa sekolah masih punya sisa lahan satu hingga dua hektare, sehingga program studi unggulan bisa dikembangkan di sana," jelasnya.

Komisi V DPRD Jawa Barat cenderung menekankan optimalisasi sekolah yang sudah ada daripada membangun institusi baru dari nol, yang memerlukan waktu lama.

Baca Juga

UMP Jawa Barat Tahun 2026 Resmi Ditetapkan Rp2.317.601

"Mendirikan sekolah baru prosesnya panjang; beli lahan dulu, tahun berikutnya baru membangun. Lebih efisien alokasikan anggaran untuk memperkuat sekolah yang sudah ada," ujarnya.

Meski demikian, Zaini menegaskan DPRD tetap terbuka jika pemerintah provinsi memiliki skema dan anggaran yang jelas. "Kalau Gubernur punya rencana lain dan anggarannya tersedia, ya silakan dicoba," pungkasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa