Tak Cukup Solusi Cepat, Dibutuhkan Strategi Jangka Panjang Tangani Banjir Bandung

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penanganan banjir di Kota Bandung kini menjadi sorotan DPR RI. Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I, Nurul Arifin, menilai berbagai upaya yang sedang dilakukan pemerintah kota menunjukkan keseriusan. Namun, ia menekankan perlunya perencanaan jangka panjang yang menyeluruh, mencakup seluruh aliran dari hulu hingga hilir.

Menurut Nurul, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar, banjir di Bandung bukan masalah baru. Kondisi ini merupakan akumulasi dari tata ruang yang kurang optimal, kerusakan lingkungan, dan infrastruktur yang tertinggal dibanding laju perubahan iklim dan pertumbuhan urbanisasi. Ia menyoroti kondisi geografis Bandung sebagai wilayah cekungan, sehingga kota ini mudah tergenang saat aliran air dari daerah sekitarnya meningkat.

Baca Juga

Nurul Arifin Sebut Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace Langkah Diplomasi Proporsional

“Kita harus objektif melihat bahwa Bandung ini posisinya rentan. Air dari wilayah hulu masuk ke kota dengan debit besar, sementara daya tampung sungai dan drainase tidak selalu siap. Jadi wajar kalau pemerintah kota mengambil langkah cepat untuk mengurangi dampak banjir yang dirasakan warga,” ujar Nurul saat memberikan tanggapan, Rabu (28/1/2026).

Nurul menilai langkah-langkah Pemkot Bandung seperti pemasangan sensor peringatan dini, optimalisasi pompa air, hingga rencana pembangunan hidro chamber di kawasan rawan banjir merupakan solusi jangka pendek yang realistis. Menurutnya, tindakan ini penting untuk menekan risiko langsung terhadap keselamatan warga sekaligus meminimalkan kerugian ekonomi saat hujan ekstrem terjadi.

“Solusi jangka pendek itu memang harus ada. Pompa, hidro chamber, pintu air, dan penataan saluran adalah bentuk kehadiran negara yang langsung dirasakan masyarakat. Ini penting agar banjir tidak selalu berujung pada kepanikan dan kerusakan besar,” tegas Nurul.

Baca Juga

Bukan Sekadar Teknis, Nurul Arifin Sebut Sampah Bandung Adalah Masalah Sistemik

Meski demikian, Nurul menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan solusi teknis cepat. Ia mendorong pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, untuk memperkuat agenda jangka panjang melalui pembenahan tata ruang, perlindungan kawasan resapan air, dan pengendalian alih fungsi lahan, khususnya di wilayah Bandung Utara.

Ia menambahkan bahwa target penambahan ruang terbuka hijau minimal 30 persen harus dijalankan secara konsisten, bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan. Normalisasi sungai juga perlu dilakukan berkelanjutan, termasuk pendalaman dan penataan alur sungai yang menjadi titik rawan luapan.

“Kalau jangka panjangnya tidak disentuh, kita hanya akan sibuk memompa air setiap tahun. Padahal yang harus kita lakukan adalah mengurangi air masuk ke kota dengan memperbaiki fungsi lingkungan dan tata ruang,” jelasnya.

Baca Juga

Dengar Curhatan Ibu-ibu di Bandung, Nurul Arifin Bawa Isu Stunting hingga MBG ke Meja DPR RI

Sebagai legislator pusat, Nurul menyatakan kesiapannya mendorong koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai, agar proyek pengendalian banjir berskala besar tidak terhambat oleh masalah birokrasi atau kewenangan. Ia menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah agar solusi struktural bisa berjalan seiring dengan kebutuhan mendesak di lapangan.

Di tengah intensitas hujan yang meningkat dan cuaca ekstrem, Nurul mengingatkan bahwa banjir Bandung merupakan isu bersama, bukan sekadar tanggung jawab pemerintah kota.

“Ini soal keberlanjutan kota. Kalau kita ingin Bandung aman dan layak huni ke depan, maka solusi jangka pendek dan jangka panjang harus berjalan beriringan, bukan saling menunggu,” pungkasnya.

Editor : Agung Bakti Sarasa