Aliran Dana Rp7 Miliar Terungkap! Kasus Bea Cukai Diduga Bukan Hanya Satu Pelaku

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Indikasi keterlibatan banyak pihak dalam kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai semakin menguat. Hal ini seiring terungkapnya pola aliran dana dalam jumlah besar serta dugaan adanya fasilitas pendukung yang terorganisir.

Situasi tersebut dinilai tidak cukup jika hanya berhenti pada satu aktor, melainkan perlu diperluas untuk mengungkap jaringan yang lebih sistemik.

Baca Juga

Lampaui Target Tahunan, Bea Cukai Bandung Tindak Rokok Ilegal Capai Rp12,6 Miliar

Spesialis kontra intelijen, Gautama Wiranegara, menyebut pola kasus yang terungkap menunjukkan karakter sistemik dan melibatkan lebih dari satu pihak pemberi.

Pola Aliran Dana Dinilai Tidak Mungkin Hanya Satu Sumber

Menurut Gautama, temuan awal dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan adanya indikasi aliran dana yang besar dan berulang.

Baca Juga

Rugikan Negara Rp2,4 Miliar, Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok Ilegal dan Miras di Bandung

Ia menilai nilai dugaan transaksi yang mencapai sekitar Rp7 miliar per bulan selama bertahun-tahun tidak mungkin berasal dari satu sumber saja.

“Dalam bahasa operasi, jaringan sudah terpetakan. Pertanyaannya, mengapa justru berpotensi dihentikan saat seharusnya diperluas?” ujarnya, Selasa (31/3/2026).

Temuan Safe House Perkuat Dugaan Jaringan Terorganisir

Baca Juga

100.000 Ribu Batang Rokok Ilegal Disita di Cimahi dalam Setahun

Selain aliran dana, keberadaan dua safe house dengan nilai aset puluhan miliar rupiah juga menjadi sorotan.

Fasilitas tersebut diduga bukan hanya tempat penyimpanan, tetapi berfungsi sebagai titik agregasi dana dari berbagai sumber yang terhubung dalam jaringan tertentu.

Selain itu, sejumlah aparatur sipil negara lintas jabatan juga disebut ikut terlibat dalam pola transaksi tersebut.

Baca Juga

Bea Cukai dan Pemkot Bandung Musnahkan Rokok Ilegal yang Rugikan Negara Rp.3,1 M Lebih

Dugaan Keterlibatan Perusahaan dan Pihak Lain

Dalam ruang publik, sejumlah nama perusahaan mulai mencuat, di antaranya:

• PT Infinity Nusantara Ekspres
• PT Benua Bintang Jaya
• PT Fasdeli International Express

Kemunculan nama-nama tersebut dinilai sejalan dengan pernyataan KPK mengenai adanya pihak lain dalam perkara ini, termasuk forwarder lain yang belum sepenuhnya diungkap.

Baca Juga

Rokok Ilegal Masih Ditemukan, Satpol PP Intensifkan Razia Bersama Bea Cukai

Desakan Perluasan Penyidikan KPK

Gautama menilai penyidikan harus mengikuti prinsip pengungkapan jaringan secara menyeluruh.

Ia menegaskan bahwa secara hukum, seluruh pihak pemberi suap dapat dijerat berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 dan 3 mengatur penyalahgunaan kewenangan dan memperkaya diri secara melawan hukum, sementara Pasal 5, 11, dan 13 memungkinkan penindakan terhadap semua pemberi suap dalam satu konstruksi perkara.

Risiko “Target Hardening” dan Hilangnya Jejak Bukti

Gautama juga mengingatkan adanya risiko dalam proses penyidikan, yakni ketika jaringan mulai menguat dan berpotensi menghilangkan jejak.

Dalam istilah operasional, kondisi tersebut disebut “target hardening”, di mana pembuktian menjadi lebih sulit seiring waktu.

“Jika tidak diperluas, peluang pembuktian justru menurun,” tegasnya.

Ujian Integritas dalam Penanganan Kasus

Ia menilai kasus ini menjadi ujian penting bagi konsistensi penegakan hukum. Menurutnya, penindakan yang tidak merata dapat menimbulkan persepsi tebang pilih di ruang publik.

“Jika hanya sebagian yang diproses, publik akan menilai ada ketidakadilan,” ujarnya.

Gautama menambahkan, dampak jangka panjang dari pendekatan tersebut dapat melemahkan upaya reformasi internal dan memperkuat praktik penyimpangan.

Momentum Penentuan Arah Penanganan KPK

Lebih lanjut, ia menyebut perkara ini bukan lagi sekadar persoalan individu, melainkan indikasi sistem yang lebih luas.

Perubahan kinerja fiskal yang disebut meningkat dari minus 8 persen menjadi plus 5 persen juga dinilai tidak akan berkelanjutan tanpa pembenahan menyeluruh.

“OTT hanya akan menjadi ritual jika jaringan tidak dibongkar sampai tuntas,” katanya.

KPK Didorong Ambil Keputusan Strategis

Di akhir pernyataannya, Gautama menegaskan bahwa seluruh elemen pengungkapan kasus sudah mulai terlihat, mulai dari pola lama hingga keterlibatan pihak lain.

“Publik sudah melihat, data sudah ada, sekarang tinggal satu hal: keputusan KPK,” pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah