Bedah Strategi FTTH Vs FWA: Mana yang Lebih Efektif untuk Akses Internet Indonesia?

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Tantangan geografis Indonesia yang luas menuntut solusi teknologi yang beragam untuk mengikis kesenjangan digital. Tak bisa hanya mengandalkan satu jalur, kolaborasi antara jaringan kabel optik (FTTH), nirkabel tetap (FWA), hingga seluler kini menjadi kunci utama dalam memperluas akses internet hingga ke pelosok negeri.

Langkah strategis ini mengemuka dalam seminar di Institut Teknologi Bandung (ITB) bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan Akses Digital Indonesia”. Forum ini mempertemukan para pemangku kebijakan, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan masa depan konektivitas nasional.

Bukan Kompetisi, Tapi Saling Melengkapi

Baca Juga

Indonesia Jadi Pusat Internet Global, Ratusan Pakar dari 50 Negara Turut Serta

Dalam diskusi tersebut, Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia, Hendra Gunawan, menegaskan bahwa pandangan yang membenturkan teknologi FTTH dan FWA adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, keduanya memiliki peran spesifik yang justru saling memperkuat ekosistem digital.

MyRepublic saat ini menerapkan strategi berbasis karakter wilayah. FTTH difokuskan untuk kawasan padat penduduk yang membutuhkan stabilitas tinggi dan bandwidth besar. Sementara itu, FWA hadir sebagai solusi lincah untuk menjangkau area semi-urban yang infrastruktur fisiknya masih terbatas.

“Kami melihat FTTH, FWA, dan selular bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai solusi yang saling melengkapi. Dukungan regulasi dan insentif yang tepat akan sangat menentukan kecepatan industri dalam memperluas jangkauan layanan. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan pelanggan dan kondisi wilayah, kami optimistis dapat menghadirkan konektivitas yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau,” ujar Hendra Gunawan.

Fondasi Fiber dan Peran Satelit

Baca Juga

Smartfren Perkenalkan Paket Unlimited Suka-Suka, Harga Mulai Rp9 Ribuan

Senada dengan industri, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai keberagaman teknologi adalah keniscayaan. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menyebutkan bahwa kabel fiber tetap menjadi tulang punggung (backbone), namun teknis distribusinya harus fleksibel.

“Kesimpulannya saling melengkapi. Karena enggak semuanya bisa pakai kabel, ada yang harus pakai seluler,” ungkap Denny Setiawan di Aula Timur ITB, Selasa (7/4/2026).

Denny juga menambahkan bahwa untuk daerah yang benar-benar sulit dijangkau, pemerintah memanfaatkan teknologi satelit sebagai solusi instan.

Baca Juga

Pastikan Pelayanan Optimal, Direksi PLN Icon Plus Sambangi Pelanggan di Harjamukti Cirebon

“Kalau yang paling cepat kan pakai satelit, ada Starlink, ada Satria. Walaupun kecepatannya masih terbatas, tapi paling tidak sudah ada akses,” tambahnya.

Dampak Ekonomi dan Tantangan Regulasi

Di sisi lain, Ian Josef Matheus Edward dari ITB menyoroti bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan di lapangan. Ia menekankan bahwa biaya regulasi jangan sampai mencekik operator yang berujung pada tingginya harga di tingkat konsumen.

“Jangan sampai karena kebijakan daerah malah membebani masyarakat. Tujuan kita kan supaya layanan ini terjangkau,” tegas Ian Josef.

Baca Juga

Perpusdes Terbantu WiFi Publik, Pemda KBB Diminta Aktifkan Layanan Internet Gratis

Ian juga memaparkan betapa krusialnya pembangunan infrastruktur digital terhadap ekonomi kerakyatan, terutama di wilayah tertinggal (3T). Kehadiran satu menara BTS saja bisa memicu perputaran ekonomi yang signifikan.

“Di daerah tertinggal, satu BTS itu dampaknya bisa besar sekali. Kalau dibagi ke jumlah penduduk, nilainya tinggi dan bisa meningkatkan daya beli,” jelasnya.

Menuju Akses 100 Persen di 2030

Target ambisius pemerintah untuk mencapai 100 persen akses internet pada 2029-2030 diharapkan menjadi titik balik integrasi data nasional. Dengan internet yang merata, penyaluran bantuan sosial hingga layanan publik berbasis NIK akan jauh lebih akurat.

Baca Juga

Perkuat Keamanan Digital Indonesia, IDNIC Gelar Annual Member Meeting 5 di Bandung

Namun, pembangunan fisik saja tidak cukup. Ian mengingatkan pentingnya pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan akses tersebut untuk meningkatkan taraf hidup.

“Jangan cuma bangun jaringan, tapi masyarakatnya juga harus naik kelas. Dari yang tidak mampu jadi mampu, bahkan bisa jadi pembayar pajak,” tutup Ian.

Melalui kolaborasi lintas sektor seperti yang ditunjukkan MyRepublic dan para pemangku kepentingan di ITB ini, Indonesia optimis dapat mewujudkan visi pemerataan digital yang adaptif, berkelanjutan, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Editor : Agung Bakti Sarasa