Kontroversi Kasus Bayi di RSHS Bandung! Kuasa Hukum Minta CCTV Dibuka

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kasus bayi nyaris tertukar di RSHS Bandung kembali menuai sorotan. Tim kuasa hukum Nina Saleha menilai sanksi yang diberikan kepada perawat terkait belum cukup tegas dan mendesak adanya tindakan pemecatan, bukan sekadar penonaktifan atau surat peringatan.

Baca Juga

Heboh Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung: Direktur Akui Kelalaian, Petugas Langsung Dinonaktifkan

Kuasa hukum Nina, Krisna Murti, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dianggap sebagai kelalaian biasa, melainkan sudah mengarah pada dugaan pelanggaran serius dalam prosedur pelayanan rumah sakit.

“Kami minta bukan hanya nonaktif atau SP, tapi pemecatan. Karena ini bukan sekadar lalai, ini sudah mengarah pada upaya mengalihkan bayi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Baca Juga

Dugaan Malprosedur di RSHS Bandung: Ibu di Cimahi Kaget Bayinya Nyaris Dibawa Pulang Orang Asing

Desakan Buka CCTV untuk Ungkap Fakta

Baca Juga

Dokter Priguna Pemerkosa Pasien di RSHS Bandung Langgar SOP, Bikin Resep untuk Dapatkan Obat Bius

Pihak kuasa hukum juga mendesak manajemen RSHS Bandung untuk membuka rekaman kamera pengawas (CCTV) guna mengungkap kronologi secara transparan.

Menurut Krisna Murti, langkah ini penting untuk mengidentifikasi sosok yang sempat membawa bayi dan memastikan apakah ada unsur kesengajaan dalam kejadian tersebut.

Baca Juga

Priguna Dokter PPDS Anestesi Ngaku Bawa Obat Bius Sendiri untuk Perkosa Korban di RSHS Bandung

“Kami minta CCTV dibuka. Kami ingin tahu siapa orang yang membawa bayi itu, apakah dikenal atau tidak, dan bagaimana prosesnya bisa terjadi,” tegasnya.

Baca Juga

Polisi Segera Rekonstruksi Kasus Dokter PPDS Anestesi Perkosa Pasien RSHS Bandung

Ia menyebut hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak rumah sakit terkait identitas orang tersebut, termasuk statusnya apakah pasien atau pihak lain.

Ancaman Tempuh Jalur Hukum

Kuasa hukum Nina juga menegaskan akan membawa kasus ini ke ranah hukum apabila tidak ada keterbukaan dari pihak rumah sakit.

Menurutnya, langkah hukum diperlukan agar aparat penegak hukum dapat mengusut secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya motif tertentu di balik insiden tersebut.

“Kalau tidak dibuka, kami akan masuk ke ranah hukum. Biar aparat yang mengusut siapa orang itu dan apa motifnya,” ujarnya.

Soroti Peran Petugas Keamanan Rumah Sakit

Selain tenaga medis, pihak kuasa hukum turut menyoroti peran petugas keamanan di RSHS Bandung yang dinilai tidak optimal dalam mencegah kejadian.

Menurutnya, petugas keamanan seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan tidak ada pihak yang keluar membawa bayi tanpa prosedur yang jelas.

“Security itu garda terdepan. Seharusnya mereka yang memastikan tidak ada orang keluar membawa bayi tanpa prosedur,” katanya.

Ia juga mempertanyakan tindakan petugas yang disebut justru memeriksa ponsel milik kliennya, alih-alih mencegah potensi pelanggaran yang terjadi.

Indikasi Kelalaian Serius dalam Prosedur

Pihak kuasa hukum menilai kejadian ini mengindikasikan adanya kelalaian serius dalam sistem keamanan dan prosedur pelayanan pasien di rumah sakit.

Pengungkapan identitas pihak yang terlibat dinilai menjadi kunci untuk memahami secara utuh rangkaian peristiwa, sekaligus memastikan tidak ada potensi pelanggaran hukum yang lebih besar.

Kasus ini pun menjadi perhatian publik, terutama terkait pentingnya standar keamanan dalam pelayanan kesehatan yang menyangkut keselamatan pasien, khususnya bayi baru lahir.

Editor : Rizal Fadillah