KPID Jabar Sampaikan Penelitian soal Pergeseran Interaksi Sosial ke Gubernur Lemhannas RI

JAKARTA, iNewsBandungRaya.id - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat melakukan audiensi dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Tubagus Ace Hasan Syadzily di kantor Lemhannas RI, Senin (13/4/2026).

Dalam audiensi itu, KPID Jabar menyampaikan hasil penelitian "Media Habbit Gen Z, Perspektif Pancagatra". Penelitian menyimpulkan terjadi pergeseran interaksi sosial signifikan akibat penggunaan media sosial (medsos).

Baca Juga

Peringati Hari Penyiaran Nasional, KPID Jabar Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Hadir dalam audiensi, Ketua KPID Jabar Dr Adiyana Slamet, Wakil Ketua Dr Almadina Rachmaniar dan empat komisioner Dr Achmad Abdul Basith, Dr Lukman M Fauzi, M Jalu Priambodo MT, dan Dadan Hendaya MM, serta Kabiro Humas Lemhannas RI Brigjen TNI Muhammad Arif Nur.

Menurut Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet, meminjam terminologi yang didengungkan Lemhannas RI, yakni, geocybernetic, penetrasi global untuk menanamkan nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya melalui media berbasis internet begitu luar biasa masif.

"Jika negara tidak membuat instrumen regulasi, maka akan menganggu ketahanan nasional," kata Ketua KPID Jabar.

Baca Juga

KPID Jabar Awasi Konten Negatif di Lembaga Penyiaran

Sejauh ini, ujar Adiyana Slamet, lembaga penyiaran baik radio maupun TV, ikut serta dalam mewujudkan ketahanan nasional tangguh, di tengah disrupsi informasi yang mendekonstruksi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

"Problemnya adalah, platform berbasis internet belum ada yang mengawasi, seperti halnya TV dan radio yang diawasi KPI atau KPID," ujarnya.
 
Terkait penelitian yang dilakukan, Adiyana menutur, masif dan tak terkontrolnya penggunaan media berbasis internet, berpengaruh terhadap gatra ideologi melalui perubahan nilai dan cara berpikir, serta pada gatra pertahanan dan keamanan.

"Itu ditandai dengan munculnya ancaman. Seperti hoaks dan penyalahgunaan informasi," tutur Adiyana.

Baca Juga

Regulasi Penyiaran Melalui Media Berbasis OTT Harus Diperketat

Peran Strategis KPID Jabar

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, KPID Jabar punya peran strategis untuk menjaga masyarakat agar memperoleh siaran edukatif, informatif, sekaligus terhibur (rekreatif), baik dari televisi maupun radio. 

Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. 

Baca Juga

KPID Jabar: Lembaga Penyiaran Masih Jadi Sumber Informasi Terpercaya saat Pilkada

"Masalahnya adalah, masyarakat kita semakin jarang nonton televisi. Begitu pun pendengar radio menurun drastis. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan informasi maupun tayangan lainnya dari platform digital berbasis internet. Nah di sini belum ada pihak yang mengawasi," kata Kang Ace sapaan akrab Gubernur Lemhannas RI.

Menurut Kang Ace, perlindungan masyarakat dari konten berbasis internet melalui regulasi adalah sebuah keharusan. 

"Kita sekarang agak sulit. KPI tak punya kewenangan untuk lakukan upaya perlindungan masyarakat dari platform internet," ujar Kang Ace. 

Baca Juga

KPID Jabar Ingatkan Kembali Netralitas Lembaga Penyiaran di Pilkada Serentak

Kang Ace menuturkan, siapa yang bisa kontrol itu? Siapa yang mengontrol Tiktok, Instagtam atau platform medsos lain. Terlebih lagi, aspek perubahan demografi yang kini mungkin didominasi gen Alfa yang kecendrungan kuatnya adalah digital native. 

"Itu berdampak pada semua aspek kehidupan," tutur mantan Ketua DPD Partai Golkar Jabar itu.

Karena itu, Kang Ace mengata, Indonesia harus punya kedaulatan digital. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi pasar negara asing, dengan berbagai kepentingan yang mereka susupkan, baik itu ekonomi, sosial budaya, bahkan ideologi dan pilitik. 

Sekarang ini, kata Kang Ace,  terlihat penetrasi nilai-nilai asing yang negatif masuk, meracuni mindset anak-anak muda. 

"Pada gilirannya melemahkan ketahanan nasional," ucap Kang Ace yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Editor : Abdul Basir