Bisa Dapat Modal Besar! Begini Cara Mudah Daftar Perseroan Perorangan di Jabar

Solusi Kendala di Lapangan

Baca Juga

Siasat UMKM Perempuan Bertahan di Tengah Naiknya Harga Bahan Baku: Ubah Strategi Menu dan Melek Data

Tidak hanya sosialisasi, FGD ini juga menjadi wadah untuk memetakan kendala yang sering dialami pelaku usaha, seperti:

• Rendahnya literasi hukum dan pajak.

• Kendala teknis konversi basis data pada sistem baru.

• 

  Baca Juga

  BGN Tekankan Kolaborasi UMKM dan Masyarakat untuk Ketahanan Pangan Bergizi di Program MBG

  Hambatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) saat pengajuan modal.

Narasumber dari Direktorat Badan Usaha Ditjen AHU memaparkan bahwa sistem baru ini hadir untuk memberikan layanan yang lebih stabil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha di masa transisi.

Manfaat Nyata Legalitas Usaha

Testimoni positif datang dari salah satu pelaku Perseroan Perorangan yang hadir. Ia mengaku sejak usahanya berstatus badan hukum, kepercayaan mitra bisnis meningkat drastis.

Baca Juga

Diskuk Jabar Targetkan 3.000 UMKM Naik Kelas Ciptakan 30.000 Lapangan Kerja Baru

"Sejak memiliki legalitas, peluang kerja sama makin banyak, termasuk permintaan suplai produk dalam jumlah besar yang sebelumnya sulit kami dapatkan," ungkapnya.

Dengan hasil FGD ini, Kanwil Kemenkumham Jabar berharap dapat merumuskan kebijakan yang lebih aplikatif untuk menstimulasi formalisasi UMK di Jawa Barat, demi mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Editor: Agung Bakti Sarasa