WFH Jadi Wajib, Permintaan Ruang Kerja Fleksibel Melejit!

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Penerapan kebijakan kerja hibrida secara nasional sejak 1 April 2026 mulai memberikan dampak signifikan terhadap pola kerja di Indonesia. Perubahan ini mendorong meningkatnya kebutuhan ruang kerja fleksibel, baik di sektor publik maupun swasta.

Kebijakan tersebut merujuk pada dua surat edaran pemerintah yang diterbitkan pada 31 Maret 2026, yang mencakup aparatur sipil negara (ASN), karyawan BUMN, BUMD, hingga sektor swasta. Dalam aturan itu, ASN diwajibkan menjalankan work from home (WFH) setiap hari Jumat, sementara perusahaan non-pemerintah didorong menerapkan sistem kerja fleksibel tanpa mengurangi hak pekerja.

Efisiensi dan Transformasi Budaya Kerja

Selain mendorong efisiensi energi dan pengurangan mobilitas, kebijakan ini juga menjadi bagian dari transformasi budaya kerja nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyebut potensi penghematan dari kebijakan ini dapat mencapai Rp 6,2 triliun, terutama dari penurunan konsumsi bahan bakar.

Seiring implementasi kebijakan tersebut, berbagai laporan industri menunjukkan tren peningkatan permintaan ruang kerja fleksibel di Indonesia. Studi JLL mencatat pertumbuhan signifikan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh adopsi kerja hibrida dan strategi efisiensi perusahaan. Secara global, penggunaan coworking space juga diperkirakan terus meningkat hingga akhir dekade ini.

Coworking Space Jadi Solusi Baru Pekerja Hybrid

Menanggapi tren tersebut, Pos Properti Indonesia melalui unit coworking space Point Lab melihat peluang besar dalam pengembangan ruang kerja fleksibel sebagai bagian dari ekosistem kerja modern.

“Kerja hybrid menciptakan kebutuhan ruang kerja di antara rumah dan kantor utama. Ini menjadi peluang bagi coworking space untuk hadir sebagai solusi yang tetap produktif namun fleksibel,” ujar Endro Tjahjono, Chief Business Development & Hospitality Officer Pos Properti Indonesia.

Editor : Rizal Fadillah