Bongkar Pola Proyek DLH Jabar: Dari Rantai Vendor Berlapis Hingga Inefisiensi Anggaran

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan setelah muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kelemahan sistemik dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. Sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah disebut menunjukkan pola permasalahan yang berulang.

Beberapa proyek yang disorot antara lain optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) TPA Sarimukti senilai Rp9 miliar, pengadaan aktivator leachate Rp6,4 miliar, perbaikan tanggul Rp5 miliar, hingga pengadaan suku cadang alat berat sekitar Rp1,2 miliar. Seluruh proyek tersebut diduga memiliki pola serupa, yakni lemahnya pengawasan dan struktur vendor yang berlapis.

Baca Juga

Warga Buang Sampah di Jalan Bisa Dijerat Hukum

BPK Temukan Pola Berulang di Proyek DLH Jabar

Dalam pemeriksaan tahun 2026, BPK disebut memulai analisis dari proyek pengadaan suku cadang alat berat senilai Rp1,2 miliar. Dari titik tersebut, temuan kemudian berkembang dan mengarah pada proyek lain dengan nilai lebih besar.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai kondisi ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan menunjukkan masalah pada tata kelola yang lebih dalam.

Baca Juga

DLH Sebut Longsor di Cipongkor Bandung Barat Akibat Lahan Kritis

Menurutnya, ukuran kegagalan tidak ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi dari bagaimana sistem pengendalian internal bekerja dalam seluruh proses pengadaan.

“Masalah utama bukan pada nilai proyek, tetapi pada panjangnya rantai transaksi dan lemahnya kontrol internal,” ujar Iskandar, Senin (4/5/2026).

Editor: Agung Bakti Sarasa