Bongkar Pola Proyek DLH Jabar: Dari Rantai Vendor Berlapis Hingga Inefisiensi Anggaran

Rantai Vendor Berlapis Jadi Sorotan

Temuan paling menonjol muncul pada pengadaan suku cadang alat berat senilai Rp1,2 miliar. Proyek ini disebut melibatkan rantai vendor berlapis dari dinas hingga pihak distributor.

IAW menilai struktur tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran akibat tidak adanya proses verifikasi menyeluruh terhadap penyedia barang.

“Rantai vendor yang terlalu panjang menunjukkan lemahnya due diligence dalam proses pengadaan,” kata Iskandar.

BPK Dinilai Bongkar Masalah Sistemik

Menurut IAW, pendekatan audit BPK tidak hanya menemukan satu proyek bermasalah, tetapi mengungkap pola yang lebih luas dalam sistem pengadaan.

Audit disebut dimulai dari proyek kecil yang memiliki jejak data jelas, kemudian berkembang menjadi penelusuran terhadap jaringan proyek lainnya.

“Pendekatannya bukan mencari proyek terbesar, tetapi membuka pola sistem yang lebih luas,” jelas Iskandar.

Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola

IAW menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya perluasan audit terhadap proyek yang melibatkan vendor berlapis serta penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan DLH Jawa Barat.

Selain itu, pemerintah daerah diminta memperketat mekanisme verifikasi rantai pasok hingga level distributor utama untuk mencegah praktik perantara tanpa nilai tambah.

DPRD Jawa Barat juga didorong untuk meningkatkan fungsi pengawasan melalui mekanisme politik seperti hak angket atau interpelasi.

“Perbaikan tata kelola harus dimulai dari sistem, bukan hanya proyek per proyek,” tutup Iskandar.

Editor : Agung Bakti Sarasa