Sorotan Tajam DPRD Jabar: Pesta Milangkala Tatar Sunda Dinilai Cederai Empati Rakyat Miskin!

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Suasana di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat memanas pada Senin (11/5/2026). Agenda yang seharusnya fokus pada penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 justru berubah menjadi panggung protes terkait pelaksanaan seremoni "Milangkala Tatar Sunda" yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.

Gugatan Terhadap Narasi Sejarah

Anggota legislatif, Maulana Yusuf, memicu ketegangan melalui interupsi yang menohok. Ia menilai rute sejarah yang diklaim pemerintah provinsi—bermula dari Sumedang menuju Bandung dengan keterlibatan sembilan kabupaten—merupakan distorsi sejarah yang menyesatkan.

Baca Juga

Pilkades Digital Segera Diterapkan di Jabar, Persiapan Terus Dimatangkan

Maulana mendesak agar pemerintah lebih mengutamakan edukasi literasi sejarah yang valid bagi generasi muda ketimbang mengadakan perayaan simbolis yang akurasinya diragukan.

"Ini sama saja mengajarkan hal yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dengan urutan sejarah seperti itu? Pemerintah wajib memperbaiki ini," tegas Maulana di hadapan Penjabat Gubernur dan pimpinan rapat.

Sorotan Tajam: Dana Rp2,7 Miliar dan Isu Kemiskinan

Persoalan anggaran menjadi poin paling sensitif dalam interupsi tersebut. Ada indikasi ketidakterbukaan informasi mengenai asal-usul dana kegiatan. Meski sempat muncul klaim bahwa acara ini tidak menyentuh APBD, data di lapangan justru menunjukkan adanya pengeluaran besar.

Baca Juga

Warga Tak Mampu Masuk Desil 5-6, DPRD Jabar Minta Data Penerima Bansos Diperbaiki

Maulana menutup argumennya dengan peringatan keras agar pemerintah segera menghentikan kegiatan yang dianggap hanya membuang-buang anggaran tersebut.

"Maka hentikan pesta itu, dan pertanggungjawabkan! Jangan biarkan anak-anak kita kelak mencintai sejarah dari paksaan seseorang yang buta terhadap sejarah itu sendiri," tambahnya.

Perkembangan Legislasi Lainnya

Di luar kegaduhan interupsi, rapat paripurna tetap merampungkan sejumlah agenda konstitusional, antara lain:

1. 

   Baca Juga

   Sekolah Negeri Vs Swasta Jadi Sorotan, DPRD Jabar Dorong Anggaran Pendidikan Tanpa Diskriminasi

   Pengesahan LKPJ 2025: DPRD resmi menyampaikan rekomendasi strategis atas kinerja Pemerintah Provinsi selama tahun anggaran sebelumnya.

2. Transisi Masa Sidang: Penutupan Masa Persidangan II dan pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

3. Inisiasi Regulasi Baru: Persetujuan usulan Ranperda Prakarsa mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah guna memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.

Baca Juga

Progres Capai 22 Persen, DPRD Jabar Optimistis Trase Baru Batutulis Selesai Oktober 2026

Kini, bola panas berada di tangan Gubernur Jawa Barat untuk memberikan penjelasan gamblang mengenai simpang siur anggaran serta pelurusan narasi sejarah yang menjadi perdebatan publik ini.

Editor : Agung Bakti Sarasa