Komisi V DPRD Jabar Tegaskan Penambahan Rombel Tak Massal, Hanya untuk SMA Penyangga

​​BANDUNG, iNewsBandungaya.id - Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan penambahan belajar (rombel) tidak diberlakukan secara massal di setiap sekolah di Jawa Barat.

Menurutnya, kebijakan penambahan rombel diberlakukan hanya untuk sekolah-sekolah yang mendapat mandat sebagai SMA penyangga saja.

Baca Juga

Buntut Kebijakan Rombel, 8 Sekolah Swasta Gugat Dedi Mulyadi ke PTUN Bandung

Yomanius Untung mengatakan hal tersebut, menyikapi keluhan Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat. Mereka menduga dugaan penambahan rombel SMA/SMK negeri, di tengah kebijakan program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Menurut Yomanius, tambahan rombel pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 bukan kebijakan umum yang berlaku untuk seluruh SMA/SMK negeri, tetapi instrumen khusus untuk mengatasi persoalan keterbatasan akses pendidikan di sejumlah wilayah.

"Sejauh saya tahu ya, penambahan rombel itu hanya diperlakukan kepada sekolah-sekolah yang memiliki tugas tambahan sebagai SMA penyangga. Itu yang jadi dasar rombelnya itu ya mengacu kepada ketentuan di Dapodik. Lebih dari itu berlaku hanya untuk sekolah-sekolah penyangga," kata Yomanius dikutip, Minggu (12/7/2026).

Editor: Abdul Basir