Aturan Baru ASN KBB: Sistem WFH Mulai Diaktifkan, 6 Sektor Krusial Ini Tetap WFO

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi merombak pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan sistem kerja fleksibel. Kendati demikian, kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) tersebut dipastikan tidak berlaku bagi enam instansi yang memegang peranan vital dalam sektor pelayanan publik. Enam dinas tersebut diwajibkan untuk tetap beroperasi penuh dari kantor (Work From Office/WFO) setiap hari Jumat.

Regulasi anyar ini secara resmi dipayungi oleh Surat Edaran Nomor 000.8.3/1031/Bag Orgs terkait Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemkab Bandung Barat, yang diterbitkan sebagai bentuk kepatuhan atas instruksi dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga

BPD Terancam Krisis Likuiditas, Serikat Pekerja Tolak Wacana Payroll ASN Pindah ke Himbara

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menerangkan bahwa skema kombinasi antara WFO dan WFH ini mulai diaktifkan per 10 April 2026. Pembagian porsi kerja dirancang secara seimbang khusus untuk pegawai yang tidak mengemban tugas di sektor pelayanan masyarakat secara langsung.

“Pola kerja ini kami terapkan secara selektif. Untuk perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, tetap kami prioritaskan bekerja dari kantor agar pelayanan tidak terganggu,” kata Jeje, Kamis (9/4/2026).

Jeje menguraikan bahwa transformasi ini menjadi bagian dari manuver strategis pemerintah daerah dalam menekan pengeluaran kas publik, menghemat konsumsi energi, sekaligus memacu produktivitas jajaran birokrasi secara komprehensif.

Baca Juga

Wagub Erwan Ungkap Lebih dari 1.000 ASN di Provinsi Jawa Barat Terjerat Judi Online

Mengenai urusan teknis dan pembagian pos jadwal kerja, tanggung jawab sepenuhnya diserahkan kepada pucuk pimpinan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menyesuaikan urgensi serta beban kerja riil di lapangan.

Daftar 6 Instansi yang Wajib Tetap Ngantor

Demi menjamin hak masyarakat tidak terabaikan, enam sektor krusial berikut ini dilarang keras menerapkan sistem kerja dari rumah:

• Dinas Kesehatan

• 

  Baca Juga

  Skema Baru Penanganan Banjir dan Sampah di Bandung, ASN Wajib Bawa Tumbler!

  Dinas Pendidikan

• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Dinas Perizinan (DPMPTSP)

• 

  Baca Juga

  Ironi di Balik Kampanye Pajak: 5.268 Kendaraan ASN Cirebon Menunggak

  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Pengawasan Ketat dan Efisiensi Anggaran

Di sisi lain, kelonggaran bagi ASN yang mendapatkan giliran tugas di rumah dibarengi dengan instrumen pengawasan yang berlapis. Para pegawai diwajibkan mematuhi pakta integritas disiplin yang ketat, mulai dari melakukan pencatatan kehadiran digital via aplikasi SMART hingga menyetorkan progres pekerjaan harian melalui platform e-Kinerja BKN.

Baca Juga

Demul Umumkan Penghematan 2026: Internal Puasa, Eksternal Pesta

“Meski bekerja dari rumah, seluruh ASN tetap harus menjaga kinerja, responsivitas, dan akuntabilitas. Tidak ada toleransi terhadap penurunan kualitas pelayanan maupun produktivitas,” tegas Jeje.

Sebagai indikator keberhasilan kebijakan ini, setiap pimpinan dinas diinstruksikan untuk memantau grafik penggunaan utilitas kantor seperti pasokan listrik, pemakaian air, hingga pemanfaatan sarana penunjang lainnya. Langkah ini diambil guna memastikan ada dampak signifikan terhadap pemangkasan biaya operasional daerah.

“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar terukur, baik dari sisi kinerja maupun penghematan biaya operasional,” pungkasnya.

Editor: Agung Bakti Sarasa