Skema Baru Penanganan Banjir dan Sampah di Bandung, ASN Wajib Bawa Tumbler!
BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung langsung bergerak cepat mengantisipasi berbagai ancaman lingkungan di wilayahnya. Langkah ini ditandai dengan digelarnya rapat koordinasi khusus lintas sektoral yang berlangsung di Gedung Moh. Toha, Soreang, pada Selasa (9/6/2026).
Pertemuan besar tersebut berfokus pada pencarian solusi konkret untuk tiga isu krusial yang langsung menyentuh hajat hidup warga: penanggulangan banjir, carut-marut pengelolaan sampah, serta kesiapan menghadapi krisis air bersih menjelang kemarau.
Rapat ini tidak hanya melibatkan jajaran internal Pemkab Bandung, tetapi juga menggandeng elemen penting seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Sungai Citarum, jajaran camat, organisasi kemasyarakatan, hingga unsur pentahelix.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan bahwa ego sektoral harus disingkirkan dalam menangani masalah lingkungan yang kompleks ini.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa mencari solusi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Bandung," ujar Bupati usai rakor.
1. Amunisi Baru Penjinak Banjir di Titik Rawan
Titik-titik langganan genangan air seperti Dayeuhkolot dan Tegalluar menjadi sorotan utama dalam diskusi. Bupati yang akrab disapa KDS ini membeberkan bahwa BBWS bakal segera melakukan normalisasi di area muara sungai serta titik-titik penyumbat aliran air.
Aksi lapangan ini nantinya akan dikawinkan dengan pergerakan Satgas Sungai Citarum serta tim pentahelix di tingkat kecamatan. Demi menyokong rencana tersebut, Pemkab Bandung siap mengajukan anggaran untuk membeli tiga unit ekskavator pada perubahan anggaran 2026.
"Kita ingin ada sistem pemeliharaan yang berkesinambungan sehingga sungai tetap terjega dan risiko banjir dapat diminimalkan," ungkap KDS.
Selain pengerukan sedimentasi, strategi jangka panjang berupa pembangunan danau retensi baru juga disiapkan. Beberapa lokasi strategis yang dibidik antara lain kawasan Sukamanah dan Tegalluar. Infrastruktur ini diproyeksikan mampu menangkap luapan air hujan sebelum menyapu kawasan hilir.
2. Revitalisasi TPS3R dan Gerakan Bebas Botol Plastik
Beralih ke sektor saniter, Kabupaten Bandung sebenarnya sudah memiliki 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Sayangnya, operasional fasilitas tersebut belum maksimal.
Pemerintah daerah berkomitmen melakukan evaluasi total sekaligus menyuntikkan dukungan sarana bagi TPS3R yang mati suri.
"Sambil menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional, Pemkab Bandung juga akan mengaktifkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa," tuturnya.
KDS juga menginstruksikan para kepala desa untuk memastikan pemilahan sampah sudah beres sejak dari level RT dan RW.
Aturan Baru: ASN Wajib Bawa Tumbler
Sebagai aksi nyata menekan produksi limbah plastik, Bupati Dadang akan menerbitkan instruksi khusus. Seluruh ASN, pegawai Pemkab, hingga kepala desa diwajibkan membawa botol minum isi ulang (tumbler) saat berdinas. Untuk mendukungnya, Pemkab Bandung bersama PDAM bakal menyediakan fasilitas water station (air minum siap konsumsi) di area publik.
"Kita ingin mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Pengurangan sampah harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kerja pemerintah," ujarnya.
3. Antisipasi Kemarau: Tandon Air dan Dana Irigasi Rp334 Miliar
Sembari membenahi banjir dan sampah, Pemkab Bandung tidak lengah terhadap ancaman kekeringan. Koordinasi ketat bersama PDAM dan BPBD telah dilakukan untuk memetakan wilayah krisis air bersih.
Sebagai langkah preventif, tandon penampungan dan armada tangki air akan disiagakan di titik-titik rawan.
"Air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, sejak sekarang kita harus mempersiapkan lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak kekeringan," katanya.
Di sektor ketahanan pangan, sektor pertanian juga mendapat angin segar. Dari 546 titik daerah irigasi yang memerlukan perbaikan, pemerintah pusat telah mengucurkan dana segar sebesar Rp334 miliar untuk tahun ini, sementara sisanya akan digarap pada fase berikutnya.
Melalui integrasi seluruh program ini, Pemkab Bandung optimistis dampak buruk perubahan musim dapat diredam demi kenyamanan masyarakat.
Editor : Agung Bakti Sarasa