DPRD Jabar Luruskan Isu Pergantian Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id -  Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dipastikan baru sebatas usulan. DPRD Jawa Barat menegaskan usulan tersebut baru sebatas pembahasan aspirasi masyarakat dan belum menjadi keputusan untuk mengganti nama provinsi.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, mengatakan anggapan bahwa DPRD telah menyetujui perubahan nama merupakan persepsi yang keliru. Menurutnya, DPRD saat ini hanya menyetujui agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut.

Baca Juga

Jawa Barat Mau Ganti Nama Jadi Provinsi Sunda, DPR Buka Suara

"Yang disetujui itu baru untuk dibahas, bukan setuju mengganti nama Provinsi Jawa Barat," kata Buky, Selasa (7/7/2026)

Dia menjelaskan, pembahasan usulan pergantian nama masih melalui tahapan yang panjang. Bahkan jika nantinya mendapat persetujuan DPRD dan gubernur, perubahan nama tetap harus diproses melalui mekanisme pemerintah pusat.

"Kalaupun nanti DPRD setuju dan gubernur setuju, perjalanannya masih panjang karena masih harus diproses di pusat," ujarnya.

Baca Juga

Soroti Wacana Provinsi Sunda, Pakar Ingatkan Risiko Pembengkakan Biaya dan Gesekan Sosial

Buky menilai aspek sosiologis menjadi faktor paling penting dalam pembahasan usulan tersebut. Menurut dia, penerimaan seluruh elemen masyarakat harus dipastikan agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat.

"Yang paling sulit justru aspek sosiologisnya. Itu harus selesai dulu supaya tidak terjadi benturan horizontal," katanya.

Dia mengungkapkan telah menerima berbagai masukan dari sejumlah tokoh masyarakat, termasuk dari wilayah Cirebon. Sebagian mendukung penguatan identitas Sunda, namun ada pula yang mengusulkan pembentukan Provinsi Cirebon Raya.

"Ada yang menyampaikan kepada saya, mereka mendukung nama Tatar Sunda, tetapi sekaligus menginginkan Provinsi Cirebon Raya," ucapnya.

Menurut Buky, kondisi tersebut menunjukkan pembahasan pergantian nama tidak bisa dilakukan secara sederhana karena menyangkut identitas, sejarah, dan keberagaman masyarakat Jawa Barat. Seluruh aspirasi harus dikaji secara seimbang agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Dia juga meminta masyarakat tidak mengaitkan peringatan Milangkala Tatar Sunda dengan dukungan pemerintah terhadap perubahan nama provinsi.

"Saya kira tidak ada kaitannya. Jangan diartikan bahwa peringatan Milangkala Tatar Sunda berarti pemerintah ingin mengganti nama Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

Di sisi lain, Buky mengakui usulan itu muncul dari keinginan sebagian masyarakat untuk memperkuat identitas budaya Sunda yang memiliki akar sejarah panjang. Namun, aspirasi tersebut tetap harus mempertimbangkan kondisi Jawa Barat sebagai provinsi yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Sunda punya akar sejarah yang panjang dan keinginan menjaga identitas itu patut diapresiasi. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan Jawa Barat sebagai provinsi yang terbuka dan majemuk," katanya.

Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda mencuat dalam audiensi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama komunitas pengkaji pergantian nama provinsi yang terdiri atas akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).

Audiensi yang dihadiri perwakilan seluruh fraksi tersebut menghasilkan kesepahaman untuk membawa aspirasi pergantian nama Provinsi Jawa Barat ke tahap pembahasan melalui mekanisme legislasi. (*)

Editor : Abdul Basir