Dualisme dan Mosi Tidak Percaya Guncang KORMI Kota Bandung, Guru Besar UPI Ungkap Fakta Menohok

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Dinamika internal Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Bandung tengah berada di titik didih. Organisasi penggiat olahraga rekreasi ini diguncang berbagai persoalan krusial, mulai dari kemacetan kucuran dana hibah pemerintah, pencopotan ketua secara mendadak, hingga gelaran Musyawarah Kota Luar Biasa (Muskotlub) yang dinilai sarat kontroversi dan menuai sorotan dari berbagai kalangan.

Polemik Dana Hibah dan Ketidakpastian Organisasi

Baca Juga

DPC Perwatusi Se-Jawa Barat Ikuti Senam Sehat yang Digelar di Bandung Barat

Kemelut ini awalnya mencuat akibat belum terealisasinya dukungan anggaran dana hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut praktis membuat roda pembinaan terhadap Induk Organisasi Olahraga Masyarakat (Inorga) lumpuh dan terancam mangkrak.

Hilman Majid, yang menjabat sebagai Ketua KORMI Kota Bandung periode 2026–2030, melontarkan kritik keras terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap eksistensi organisasi yang menaungi pegiat olahraga masyarakat tersebut.

“Selama 2026 ini bagaimana nasib KORMI Kota Bandung dan INORGA? Program harus berjalan, pembinaan harus dilakukan, tetapi dukungan yang diharapkan belum juga ada. Kami seperti dibiarkan terkatung-katung,” ujar Hilman.

Baca Juga

Gelar Festival Olahraga Tradisional, Hengki Ingin Anak Tak Kecanduan Gadget

Belum selesai urusan anggaran, badai lain menerpa kepengurusan Hilman setelah KORMI Jawa Barat menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap dirinya. Kebijakan ini spontan memicu tanda tanya besar terkait keabsahan prosedur dan motif di balik pelengserannya di tengah jalan.

“Yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, mengapa persoalan ini muncul setelah kami berusaha menjalankan organisasi dan memperjuangkan kepentingan INORGA? Dasar pemberhentian ini apa? Mekanismenya bagaimana? Dan siapa sebenarnya yang menginginkan pergantian Ketua KORMI Kota Bandung?” kata Hilman.

Situasi kian runyam dengan digelarnya Muskotlub yang dinilai terburu-buru. Terlebih lagi, misteri penunjukan Kota Bandung sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi (Formasprov) yang suratnya baru terungkap pada pekan terakhir September 2026—meski diklaim terbit sejak Juli lalu—menimbulkan tanda tanya besar perihal koordinasi birokrasi.

KORMI Jabar Klaim Jalankan Mosi Tidak Percaya

Menanggapi kisruh tersebut, Ketua KORMI Jawa Barat, Denda Alamsyah, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pencopotan Hilman Majid bukan keputusan yang diambil secara sepihak, melainkan tindak lanjut mutlak atas gelombang mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh sekitar tiga perempat Inorga di Kota Bandung.

Menurut Denda, langkah eksekusi ini diambil setelah pihaknya melayangkan panggilan klarifikasi hingga lebih dari empat kali untuk memberikan ruang dialog dan perbaikan terhadap kemelut yang terjadi di internal KORMI Kota Bandung.

“KORMI Jabar hanya mengeksekusi hasil mosi tidak percaya,” tegas Denda.

Pandangan Kritis Akademisi UPI: Cacat Logika dan Intervensi Berlebihan

Krisis tata kelola ini turut mengundang perhatian serius dari dunia akademis. Prof. Mustika Fitri, M.Pd., Ph.D., Guru Besar Sosiologi Olahraga Masyarakat Berbasis Gender FPOK Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung—yang juga eks Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KORMI Kota Bandung sebelum mengundurkan diri—menyampaikan analisis mendalamnya.

Prof. Ibo menilai ada paradoks akut dalam cara pengelolaan KORMI Kota Bandung. Ia menyoroti intervensi struktur tingkat provinsi yang terlalu dominan dalam penentuan kepemimpinan daerah, yang berbanding terbalik dengan prinsip otonomi organisasi.

Lebih lanjut, ia menilai alasan pelengseran pimpinan akibat mandeknya pencairan dana hibah merupakan bentuk cacat logika berorganisasi yang fatal. Mengganti figur pemimpin semata-mata demi berharap anggaran birokrasi instan cair adalah cara pandang yang keliru.

Sebagai entitas yang berbasis pada partisipasi masyarakat, KORMI tidak boleh direduksi menjadi sekadar organisasi yang hanya bisa bergerak jika ada kucuran dana hibah. Fakta empiris di lapangan membuktikan bahwa sepanjang tahun 2026 ini, KORMI Kota Bandung tetap mampu berjalan dan bertahan tanpa adanya sokongan anggaran hibah berkat tingginya modal sosial dan dedikasi murni para penggiatnya.

Sebagai solusi pemulihan marwah organisasi, Prof. Ibo mendorong agar kedaulatan tertinggi dikembalikan sepenuhnya kepada pihak Inorga di tingkat kota. Agar terhindar dari benturan kepentingan sektoral, ia juga mendesak adanya pengawasan ketat, objektif, dan berjenjang langsung dari KORMI Nasional, mengingat otonomi daerah di sektor olahraga masyarakat wajib dihormati demi memahami kebutuhan nyata di tingkat akar rumput.

Editor: Agung Bakti Sarasa