Sanksi Diperberat, ASN Bandung yang Diduga Hamili Pelajar Magang Kena PTDH

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menjatuhkan sanksi tegas kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) berinisial AS. Ia diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah tersandung kasus asusila.

Baca Juga

Dorong UMKM Naik Kelas, Wali Kota Bandung Tekankan Pentingnya Ekosistem Pembiayaan

AS diduga menghamili seorang pelajar yang tengah menjalani program magang di kantor tempatnya bertugas.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, membenarkan penjatuhan sanksi tersebut di Balai Kota Bandung, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga

PJU Soekarno-Hatta Jadi Prioritas, Pemkot Bandung Siapkan Sistem Pemantauan Real Time

Sanksi Naik dari Pemberhentian dengan Hormat Menjadi PTDH

Baca Juga

Kasus Penebangan Pohon di Bandung Harus Jadi Momentum Benahi Tata Kelola

Surat pemberhentian AS sebenarnya telah diterbitkan sejak 29 Agustus 2025. Saat itu, Pemkot Bandung menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan hormat.

AS sempat menggugat keputusan tersebut, namun kemudian mencabut gugatannya. Setelah melalui pertimbangan etik lanjutan, sanksinya justru diperberat menjadi pemberhentian tidak dengan hormat.

Baca Juga

Pemkot Bandung Usut Kasus Penebangan Pohon Jalan Riau, Perizinan Usaha Ikut Diperiksa

Pelanggaran Terulang di Tengah Masa Pembinaan

Baca Juga

Bandung Petakan 220 Titik Pengolahan Sampah, Target Kurangi 125 Ton per Hari

Menurut Farhan, faktor utama yang memperberat sanksi AS adalah pelanggaran yang terus berulang. Pemkot Bandung sebenarnya telah memberi kesempatan kepada AS untuk memperbaiki diri lewat pembinaan hingga pemulihan dari sanksi administrasi. Namun, AS kembali melakukan pelanggaran.

“Iya, karena itu (dipecat dengan hormat jadi tidak hormat gara-gara tersandung kasus asusila). Karena sudah kita berikan kesempatan yang cukup, kita bukan sekadar merehabilitasi, bahkan memulihkan kembali ya dari sanksi administrasi. Tapi ternyata terjadi lagi pengulangan, ya terpaksa diberhentikan,” kata Farhan.

Farhan: Wali Kota Rutin Dapat Laporan Pelanggaran ASN

Farhan menegaskan, pemantauan terhadap perilaku ASN di lingkungan Pemkot Bandung dilakukan secara berkala. Pemberhentian menjadi langkah terakhir jika pembinaan tidak membuahkan hasil.

“Secara periodik, saya sebagai wali kota selalu mendapatkan update tentang pelanggaran-pelanggaran susila dan pelanggaran etika yang dilakukan oleh ASN Kota Bandung. Dan apabila memang pembinaan tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa kami lakukan pemberhentian,” ujarnya.

ASN Harus Punya Standar Etika Lebih Tinggi

Farhan juga mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga etika dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, ASN adalah pejabat publik yang perilakunya selalu menjadi sorotan.

“Bagaimanapun juga ASN ini bukan malaikat. Manusia juga tentu ada kekurangan, namun bagaimanapun juga ASN ini adalah pejabat publik yang diperhatikan oleh masyarakat sehingga harus memiliki standar etika yang lebih tinggi dari rata-rata,” tegas Farhan.

Editor: Rizal Fadillah