Karhutla hingga Longsor, IKA Unpad Jabar Ikut berkontribusi Hadapi Ancaman Bencana

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) Pengurus Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, menantang jajaran pengurusnya untuk berkontribusi nyata meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat.

Tantangan itu disampaikan Iswara usai pengukuhan pengurus IKA Unpad Pengprov Jabar 2026 di Gedung DPRD Jawa Barat, Minggu (18/10/2026).

Baca Juga

Akhiri Penantian Panjang, Struktur Pengprov IKA Unpad Akhirnya Hadir di Tanah Pasundan

Pengurus dari Beragam Latar Belakang Jadi Modal

Menurut Iswara, keberagaman latar belakang pengurus, mulai dari birokrat, pengusaha, hingga kalangan perbankan, merupakan modal besar untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi berbagai persoalan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

“Iya, tadi saya selaku ketua, kami para pimpinan bersama Sekjen dan Bendum menantang para pengurus IKA Unpad yang dari berbagai latar belakang. Tadi kan ada kepala dinas, ada pengusaha, komisaris Bank Jabar, dirut bank pun ada yang masuk, kemudian kadis. Semua stakeholder rasanya ada,” kata Iswara.

Baca Juga

MQ Iswara: Daya Tampung Sekolah di Jabar Aman, Disdik Diminta Perkuat Sosialisasi SPMB 2026

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat itu berharap keahlian dan jaringan para alumni dapat disinergikan dengan program pemerintah sehingga memberi daya ungkit bagi pembangunan daerah.

“Rasanya kalau kita ikut membantu program-program pemerintah Jawa Barat, setelah kita berkomunikasi dengan baik, harusnya ada daya ungkit, ada kenaikan indikator kinerja,” ujarnya.

Target IPM Jawa Barat Naik Peringkat

Baca Juga

Ribuan Pesantren di Jawa Barat Jadi Sorotan, Santri Didorong Dapat Beasiswa Dunia

Iswara menegaskan, peningkatan IPM harus menjadi fokus utama kontribusi IKA Unpad Jabar. Ia bahkan menantang pengurus untuk ikut mendorong peringkat IPM Jawa Barat naik dalam beberapa tahun ke depan.

“Makanya tadi saya tantang, Jawa Barat harus naik karena ukuran pemerintah sekarang dari Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia/IPM). Mari IPM dulu kita genjot. Tahun ini berapa, misalnya kita ke-14, tahun depan harus ke-10, misalnya, tiga tahun ke depan harus ke nomor 9,” tuturnya.

Editor: Rizal Fadillah