Dari Rp1,6 Miliar Jadi Rp400 Juta, Pengamat Desak Evaluasi Total Proyek RAS KKP dan Adhi Karya

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Pelaksanaan Program Recirculating Aquaculture System (RAS) besutan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini menuai polemik tajam. Presiden Prabowo Subianto didorong untuk segera turun tangan membedah dan menginvestigasi proyek budidaya perikanan berbasis sirkulasi air modern tersebut. Langkah evaluasi mendesak dilakukan usai mencuatnya dugaan penyusutan drastis nilai anggaran proyek dari yang semula direncanakan Rp1,6 miliar, namun realisasinya di tingkat desa membengkak susut hanya tersisa sekitar Rp400 juta hingga Rp520 juta.

Program RAS sejatinya digadang-gadang sebagai terobosan teknologi ramah lingkungan yang efisien dalam hemat air dan lahan demi menggenjot produktivitas perikanan desa. Namun, alih-alih memberi dampak pemberdayaan ekonomi, mekanisme pengalokasian dana dan rantai kontrak proyek ini justru mengundang kecurigaan besar.

Sensitivitas persoalan ini meruncing ketika KKP menunjuk BUMN PT Adhi Karya sebagai kontraktor utama (main contractor). Dalam praktiknya, Adhi Karya kemudian melimpahkan pengerjaan proyek di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Lampung kepada jajaran subkontraktor.

Kesenjangan angka yang amat mencolok tersebut memantik tanggapan keras dari Pengamat dan Praktisi Kemaritiman, Lukmanul Hakim. Ia menuntut kejelasan mengenai pengikisan alokasi dana proyek dari dokumen perencanaan awal KKP hingga sampai ke tangan pihak desa.

"Pertanyaannya, jika dalam perencanaan atau dokumen anggaran KKP nilai program mencapai Rp1,6 miliar, mengapa desa hanya menerima alokasi sekitar Rp400 juta sampai Rp520 juta? Ini harus dijelaskan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai ada ketidaksesuaian antara anggaran yang dirancang dengan nilai pekerjaan yang benar-benar diterima desa," ujar Lukmanul Hakim dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Lukmanul menuturkan bahwa ketimpangan anggaran ini menimbukan gejolak serta keresahan bagi para kepala desa. Mereka menuntut kejelasan payung hukum, mekanisme riil alokasi dana, serta batas tanggung jawab para pihak dalam rantai penunjukan proyek.

Editor: Agung Bakti Sarasa