Putusan Sela Sengketa Kadin Jabar: Hakim Nyatakan NO, Kubu Penggugat Siap Banding

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Kemelut perebutan kursi kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat dipastikan belum menemukan titik akhir. Meskipun Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan ketetapan hukum atas gugatan yang diajukan oleh dua unsur pimpinan Kadin Daerah (Kadinda) asal Indramayu dan Garut, kubu penggugat memastikan pertempuran hukum ini akan berlanjut ke tingkat berikutnya.

​Dalam sidang putusan tingkat pertama tersebut, majelis hakim menyatakan gugatan yang dilayangkan tidak dapat diterima atau berstatus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Merespons hal tersebut, penasihat hukum penggugat, Roy Sianipar, S.H., M.H., langsung mengambil sikap tegas untuk mengajukan banding.

Baca Juga

Tolak Euforia Usai Menang Gugatan Hukum, Ketum Kadin Jabar Almer Faiq Buka Pintu Rekonsiliasi

​Roy secara terbuka mengingatkan berbagai pihak agar tidak tergesa-gesa merayakan hasil sidang atau membangun narasi kemenangan sepihak. Menurutnya, status putusan NO sama sekali belum menyentuh substansi materi pokok perkara.

​“Jangan euforia dulu seolah dan diframing sudah memenangkan perkara karena putusannya bukan TOLAK tapi NO, jadi terlalu dini apabila ada pihak pihak yang mengaku menang karena putusannya juga belum mengadili materi perkara. Hendaknya dipahami bahwa ini baru putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) masih tersedia upaya hukum banding, kasasi, bahkan peninjauan Kembali,” ucap Roy dengan nada berapi-api.

​Bedah Eksepsi dan Legalitas Kuasa Hukum

​Lebih lanjut, Roy menguraikan bahwa dari sekian banyak poin eksepsi yang diajukan oleh para tergugat di persidangan, mayoritas ditolak oleh majelis hakim. Hanya sebagian kecil eksepsi dari pihak Kadin Indonesia yang dikabulkan, sementara eksepsi dari tergugat lainnya—termasuk Tergugat VII Almer Faiq Rusidy—tidak diterima pengadilan.

Baca Juga

Gugatan Gugur di PN Bandung dan Jaksel, Dualisme Kadin Jabar Berakhir

​Ia mengeklaim kondisi itu terjadi lantaran pihaknya sejak awal konsisten mempertanyakan legalitas representasi hukum kubu lawan di dalam ruang sidang.

​“Hal ini teehadi karena sejak awal kami sudah menolak dan menyatakan rekan sejawat kami yang menjadi kuasa hukum tergugat VII yaitu Saudara Almer tidak berhak mewakili dalam persidangan perkara ini karena surat kuasanya adalah kuasa pribadi bukan selaku ketua Kadin Provinsi Jawa Barat,” beber Roy.

​Meski menyatakan sikap menghormati asas hukum atas putusan NO tersebut, Roy mengecam keras substansi pertimbangan yang digunakan majelis hakim. Ia menilai produk hukum tingkat pertama itu sangat rapuh dan kurang mendalam.

Baca Juga

Kadin Bandung Tegaskan Pasokan Listrik Andal Jadi Kunci Utama Tarik Investasi

​“Karena menurut kami putusan ini sangat aneh dan rapuh karena dalam pertimbangan hukumnya sangat dangkal, subjektif, dan disusun dengan argumentasi yang tidak memadai menurut hukum,” tambahnya.

​Status Musprov Bogor Dinilai Belum Sah Final

​Dengan masih dibukanya pintu upaya hukum banding, Roy meminta publik dan berbagai pihak terkait untuk tidak langsung melegitimasi hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) yang sempat dihelat di Kota Bogor. Pertarungan hukum, kata dia, masih panjang hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

​“Karena pertempuran belum final sehingga jangan dulu menyatakan Muprov yang diselenggarakan di Kota Bogor yang menghasilkan Tergugat VII yaitu Saudara Almer sudah sah menurut hukum, tunggu putusan sampai berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde),” tegas Roy.

Baca Juga

Perkuat Solidaritas Sosial di HUT ke-81 TNI, Kadin Jabar Salurkan Bantuan Ribuan Paket Sembako

​Ia optimistis rangkaian fakta, dokumen tertulis, hingga keterangan para saksi dan ahli yang telah dihadirkan selama persidangan akan menjadi amunisi kuat untuk membalikkan keadaan di tingkat peradilan yang lebih tinggi.

​Kilas Balik Dualisme Kadin Jabar

​Perseteruan ini berakar dari pelaksanaan dua agenda Muprov tandingan pada 24 September 2025 lalu; yakni Muprov di Bogor yang memenangkan Almer Faiq Rusidy, serta Muprov Preanger di Bandung yang menetapkan Nizar Sungkar sebagai ketua. Konflik kian meruncing tatkala pimpinan pusat di bawah komando Anindya Bakrie justru melantik Almer di Cirebon pada 27 November 2025, alih-alih mendamaikan kedua kubu yang bergesekan.

​Langkah tersebut memicu kekecewaan mendalam dari jajaran Kadinda se-Jawa Barat. Dipimpin oleh perwakilan Kabupaten Garut dan Indramayu, mereka resmi melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang tercatat dengan nomor perkara 1356/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL. Gugatan ini menargetkan sejumlah petinggi Kadin Indonesia, termasuk Ketua Umum Anindya Bakrie serta beberapa wakil ketua bidang seperti Taufan, Widiyanto Daputro, dan Erwin Aksa, karena dinilai melanggar tata tertib organisasi.

Baca Juga

Menanti Putusan Inkrah, Sengketa Kadin Kabupaten Bandung Masih Berlanjut

“Tidak sesuai dengan AD/ART Kadin,” pungkas Roy.

Editor: Agung Bakti Sarasa