Rocky Gerung Sebut Putusan MK dan MA Final, Tak Ada Celah bagi Gibran Tempuh Jalur Hukum

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka telah final. Karena itu, Rocky menilai, tidak ada celah bagi Gibran untuk menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Rocky menegaskan tidak ada tanggapan dari Wantimpres terhadap niat Gibran melawan melalui PTUN. Sebab Wantimpres memahami situasi yang terjadi sehingga meminta Gibran mengikuti putusan MA dan MK.

Baca Juga

Mulai dari Rumah, Herman Suryatman Tekankan Pentingnya Ketahanan Pangan di Desa

"Tidak ada tanggapan Wantimpres. Wantimpres mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu ikuti aja. Kalau udah diputuskan, ya diputuskan," kata Rocky di sela-sela acara peluncuran Poliran Job Fair di Bandung, Rabu (11/11/2026).

"Mengikuti aja kan. Ya apa yang mau dilakukan tuh. Semua jalur tersedia dan semua jalur sudah menyimpulkan," ujarnya.

Ditanya mengenai saran Wantimpres untuk Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika tersebut, Rocky menuturkan, Wantimpres tidak boleh memberikan saran yang melampaui aturan hukum, termasuk putusan MK dan MA.

Baca Juga

76 Kali Dipersekusi, YLHBI Minta Kasus Rocky Gerung Dihentikan

"Tidak boleh ada saran yang melampaui apa yang sudah ada dalam aturan. Aturan dalam Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung," tuturnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres). Gibran menyampaikan niat itu saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa (10/11/2026).

Namun Gibran meminta kesempatan menempuh jalur hukum di PTUN guna membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. 

Baca Juga

PDIP-HMI Jabar Duduk Bareng, Bahas Pembakaran Bendera hingga Rocky Gerung

"Saya menghormati seluruh apresiasi kritik dan saran dari masyarakat terkait dinamika saat ini. Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," kata Gibran di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/11).

Gelombang unjuk rasa yang mendesak Gibran segera lengser dari jabatannya berlangsung di beberapa lokasi. Seperti, di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Surabaya, dan Sekretariat Wapres RI.

Sementara itu, sebanyak 50 anggota DPR yang mewakili enam fraksitelah menandatangani usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus MA dan MK. 

Editor: Abdul Basir