139 Pedagang Taman Cihapit Minta Tak Dibongkar Sebelum Ada Solusi

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id – Rencana penataan kawasan Taman Cihapit, Kota Bandung menyisakan persoalan bagi 139 pedagang UMKM yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang. Meski tidak menolak pembangunan infrastruktur, mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak melakukan pembongkaran sebelum ada solusi konkret terkait keberlangsungan usaha.

Ketua Paguyuban Pedagang Taman Cihapit (PPTC), Tris Sutrisno mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan sejumlah langkah, mulai dari audiensi dengan anggota DPRD hingga komunikasi bersama perangkat daerah terkait untuk mencari jalan keluar bagi 139 pedagang yang menggantungkan hidup dari aktivitas berjualan di kawasan tersebut.

Menurut Tris, salah satu opsi yang tengah diperjuangkan adalah menggeser lokasi berjualan ke area belakang, tepatnya di atas lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP/DPKP) Kota Bandung.

Ia menyebut, komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, Distarcip, serta DPKP, mulai menunjukkan perkembangan.

“Kami tidak menolak pemerintah membangun infrastruktur, baik trotoar maupun drainase. Yang kami harapkan adalah solusi. Kami punya sedikit gambaran dan ingin bergeser ke belakang, yaitu ke tanahnya DPKP,” ucap Tris saat ditemui di Jalan Taman Cibeunying Utara, Sabtu (14/11/2026).

Rencana pergeseran tersebut diperkirakan berada sekitar 4,5 meter dari posisi saat ini. Tris menjelaskan, keberadaan pepohonan di kawasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan agar area penghijauan tetap terjaga.

Menurutnya, para pedagang tidak ingin keberadaan pohon harus dikorbankan demi penataan tempat usaha.

“Kurang lebih sekitar 4,5 meter ke belakang. Di sini ada pohon, tidak mungkin juga kita tebang karena itu bagian dari penghijauan. Minimal kami bisa berjualan di belakang pohon,” katanya.

Tempuh Jalur PTUN untuk Perjuangkan Kepastian Hukum

Selain melakukan komunikasi dengan pemerintah, PPTC juga menempuh jalur hukum melalui gugatan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan yang didaftarkan pada 6 November 2026 melalui kuasa hukum Aswin Soemdiat Tarigan tersebut menjadi salah satu upaya PPTC untuk memperkuat posisi para pedagang dalam memperjuangkan kepastian hukum.

Tris menegaskan, langkah hukum itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan upaya agar kedua belah pihak dapat duduk bersama dan menemukan solusi terbaik.

“Kami ke PTUN supaya lebih kuat lagi, agar bisa duduk bersama pemerintah dan benar-benar mendapatkan solusi. Kami bukan melawan pemerintah, tetapi ingin menjadi mitra pemerintah,” ungkapnya.

Ia juga mengaku khawatir apabila proses penertiban terus berlanjut hingga diterbitkannya surat peringatan berikutnya, yang menurut kekhawatirannya dapat berujung pada pembongkaran atau eksekusi oleh Satpol PP.

Karena itu, Tris berharap pemerintah tidak terburu-buru melakukan pembongkaran sebelum ada kepastian solusi bagi 139 pedagang.

Tris juga mengungkapkan bahwa apabila nantinya para pedagang mendapat lokasi yang lebih jelas dan legal, mereka terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai, perubahan status usaha dari yang selama ini dianggap ilegal menjadi legal akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

“Kalau kami mundur ke belakang dan dijadikan PAD, supaya yang tadinya dianggap bangunan liar menjadi legal. Jadi, dari ilegal menjadi legal dan kami juga bisa membantu pemerintah,” katanya.

Ingin Jadi Destinasi Wisata UMKM Kota Bandung

Lebih jauh, Tris menjelaskan kawasan Taman Cihapit memiliki sejarah panjang sebagai lokasi aktivitas perdagangan masyarakat.

Menurutnya, jenis usaha di kawasan tersebut terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika sebelumnya dikenal dengan aktivitas perdagangan aksesori dan audio mobil, barang antik, hingga berbagai usaha lainnya, kini kawasan tersebut juga berkembang dengan beragam kuliner.

Bahkan, sejumlah pedagang merupakan generasi penerus usaha keluarga yang telah berjualan sejak puluhan tahun lalu.

“Sejarah itu mah. Mungkin kan namanya juga jualan pasti kan varian dalam arti dulu audio mobil, dulu barang antik. Dikarenakan mungkin kemajuan zaman ya maka sekarang kuliner,” sebutnya.

Tris berharap, keberadaan sentra UMKM tersebut dapat terus dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata kuliner dan ekonomi kreatif di Kota Bandung.

Ke depan, apabila terdapat kesepakatan dan skema kerja sama dengan pemerintah, para pedagang berharap dapat kembali berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Terakhir, Tris kembali menegaskan bahwa harapan utama para pedagang adalah adanya solusi sebelum pembongkaran dilakukan.

“Kami ini mitra pemerintah. Harapan kami, jangan dulu dibongkar sebelum benar-benar ada solusi untuk kami. Kami mewakili 139 pedagang yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga,” tegasnya.

Ia memastikan, apabila pemerintah menyetujui solusi pergeseran lokasi ke area belakang dan memberikan kepastian bagi para pedagang, PPTC siap mendukung kebijakan tersebut, termasuk mempertimbangkan pencabutan gugatan yang telah diajukan ke PTUN.

“Kalau pemerintah sudah memutuskan dan memberikan solusi kepada masyarakat, insyaallah kami sangat mendukung. Kalau memang ada progres ke belakang, alhamdulillah,” tegasnya.

Pedagang Berharap Ada Solusi, Bukan Sekadar Pembongkaran

Sementara itu, salah seorang pedagang UMKM, Irfan Fitra Fauzan berharap, pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi penertiban bangunan, tetapi juga memperhatikan nasib masyarakat kecil yang selama ini mencari nafkah dari aktivitas berdagang.

Menurut Irfan, keberadaan tempat usaha bukan sekadar lokasi untuk berjualan, melainkan sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

“Kami sebagai pedagang tentu ingin tetap bisa bekerja dan mencari nafkah dengan tenang. Kami tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah, tetapi kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi. Jangan sampai penertiban justru membuat masyarakat kecil kehilangan mata pencahariannya tanpa kepastian tempat usaha pengganti,” kata Irfan.

Ia juga berharap komunikasi antara paguyuban dan pemerintah dapat menghasilkan kesepakatan yang memberikan kepastian bagi para pedagang, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan untuk menjalankan usaha.

Berdasarkan agenda yang disampaikan PPTC, sidang perdana gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026 mendatang.

Editor: Rizal Fadillah