Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Gandeng Kemkomdigi di Istana Merdeka, AKKSI Jabar Ajak Kreator Konten Kawal Program Sekolah Rakyat
Advertisement . Scroll to see content

Beban Tuan Rumah Terlalu Berat, DPRD Ungkap Akar Masalah Carut-Marut Porprov XV Jabar 2026

Senin, 16 November 2026 | 16:30 WIB
  • author Aga Gustiana
Beban Tuan Rumah Terlalu Berat, DPRD Ungkap Akar Masalah Carut-Marut Porprov XV Jabar 2026
Porprov Jabar 2026. (Foto: Ist)

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Carut-marut penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 terus menuai sorotan tajam dari parlemen. Mulai dari kendala teknis di arena pertandingan, tingginya tarif administrasi pengajuan protes, hingga minimnya fasilitas akomodasi perangkat pertandingan dinilai berakar dari kurangnya dukungan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menegaskan bahwa skema pembiayaan pesta olahraga empat tahunan ini semestinya ditanggung secara kolaboratif antara Pemprov dan daerah tuan rumah. Kendati demikian, porsi pendanaan utama tetap harus berada di pundak pemerintah provinsi.

“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana.

Ia membeberkan, alokasi dana hibah dari Pemprov Jabar kepada KONI Jawa Barat pada tahun 2026 yang berada di kisaran Rp20 miliar tidak sepenuhnya difokuskan untuk membiayai perhelatan Porprov. Dana tersebut masih harus terbagi untuk menutup kebutuhan operasional organisasi serta program rutin lainnya.

Kondisi ini memaksa ketergantungan pembiayaan yang cukup besar kepada daerah tuan rumah. Menurut Maulana, situasi tersebut sangat riskan karena dapat memicu konflik kepentingan dan menggerus independensi perangkat pertandingan saat terjadi sengketa.

“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya.

Kritik Kebijakan Efisiensi yang Dinilai Tak Seimbang

Lebih jauh, Maulana mengkritisi arah kebijakan efisiensi anggaran Pemprov Jabar yang dianggap timpang. Ia menilai, langkah penghematan belanja daerah seharusnya dilakukan melalui evaluasi menyeluruh di semua lini, bukan justru mengorbankan sektor pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Ia menyoroti pemangkasan anggaran yang menyasar sektor olahraga, pembinaan atlet, hingga bantuan bagi lembaga pesantren. Di sisi lain, belanja pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, gedung sekolah, maupun penerangan jalan umum justru masih mengantongi alokasi dana jumbo.

“Kalau memang alasannya efisiensi, seharusnya semua sektor dievaluasi. Jangan sampai anggaran untuk peningkatan kualitas manusia, termasuk olahraga dan pembinaan atlet, dipangkas begitu besar, sementara belanja infrastruktur tetap tinggi,” ujarnya.

Baginya, pemangkasan anggaran semestinya menyasar pos-pos belanja yang tidak mendesak dan kurang efektif. Pembinaan atlet merupakan investasi jangka panjang daerah yang nilainya tidak bisa diukur secara sempit hanya dari seremonial kompetisi empat tahunan.

Honor Wasit Rp300 Ribu dan Mahalnya Biaya Protes

Persoalan keterbatasan dana tersebut, lanjut Maulana, berdampak langsung pada kesejahteraan perangkat pertandingan di lapangan. Ia menyoroti besaran honorarium juri dan wasit yang hanya berkisar Rp300.000 per hari, padahal beban pertandingan yang mereka pimpin dalam sehari sangat padat.

Tak hanya itu, mahalnya biaya administrasi pengajuan protes yang mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah juga didesak untuk segera dievaluasi. Kehadiran wasit maupun juri profesional dari luar Jawa Barat pun dianggap krusial guna menjamin objektivitas hasil pertandingan.

Sebagai penutup, Maulana mendesak pemerintah provinsi segera merombak skema pendanaan Porprov secara menyeluruh agar sportivitas dan profesionalitas kompetisi tetap terjaga.

"Dengan pembiayaan yang proporsional, pemerintah provinsi tetap bisa menjaga kendali dan netralitas penyelenggaraan. Daerah tuan rumah tetap berkontribusi, tetapi jangan sampai beban terbesarnya justru berada di daerah. Tujuannya agar Porprov benar-benar menjadi kompetisi olahraga yang profesional dan menjunjung sportivitas," pungkas Maulana.

Editor: Agung Bakti Sarasa

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut