Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Resmi Dilantik di Gedung Merdeka, PA GMNI Jabar Siap Jadi Mitra Strategis dan Kritis Pemerintah
Advertisement . Scroll to see content

Program Berobat Gratis Warga Jabar Belum Mulus, FWK Jabar Minta Dedi Mulyadi Segera Bertindak

Minggu, 22 November 2026 | 17:17 WIB
  • author Susana
Program Berobat Gratis Warga Jabar Belum Mulus, FWK Jabar Minta Dedi Mulyadi Segera Bertindak
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Mulki Albar.

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Forum Wartawan Kebangsaan Jawa Barat (FWK Jabar) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi segera merealisasikan kebijakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau kepesertaannya tidak aktif.

FWK Jabar menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat terkendala biaya. Namun, hingga kini pelaksanaannya dinilai belum berjalan optimal karena sejumlah rumah sakit masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketua FWK Jabar, Tatang Suherman, menyampaikan hal tersebut dalam diskusi mingguan FWK Jabar di Sekretariat FWK, Jalan Braga, Kota Bandung, Jumat.

Menurut Tatang, kebijakan menanggung biaya pengobatan warga yang tidak memiliki BPJS merupakan niat baik yang patut diapresiasi. Meski demikian, pemerintah daerah perlu segera memastikan kebijakan itu benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

"Ini sangat bagus banget, tetapi kita meminta segera direalisasikan, jangan sebatas omon-omon saja," kata Tatang.

Sekretaris FWK Jabar, Kurnia Nugraha, mengatakan masyarakat menyambut positif rencana tersebut. Pasalnya, masih banyak warga kurang mampu yang kesulitan berobat karena tidak sanggup membayar iuran BPJS Kesehatan.

Namun, menurut Kurnia, kebijakan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan aturan teknis yang jelas. Ia menyebut masih ada warga yang datang ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan, tetapi terkendala karena mekanisme pelaksanaan program belum tersedia.

"Program yang baik ini hendaknya segera direalisasikan. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pengobatan justru kesulitan mendapatkan pelayanan karena belum ada petunjuk teknisnya," ujarnya.

Hal senada disampaikan Bendahara FWK Jabar, Mantoyo. Ia mengatakan sejumlah rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, masih menunggu aturan pelaksanaan dari Pemprov Jabar.

Kondisi tersebut membuat kebijakan layanan kesehatan gratis bagi warga non-BPJS belum sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan.

Program Berobat Gratis Dedi Mulyadi untuk Warga Non-BPJS

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan kebijakan layanan kesehatan dan rawat inap gratis di ruang kelas III bagi warga Jawa Barat yang tidak memiliki BPJS Kesehatan, memiliki tunggakan iuran, maupun kepesertaannya sudah tidak aktif atau kedaluwarsa.

Kebijakan tersebut juga disebut dapat menjangkau warga yang belum memiliki KTP.

Pada 7 Oktober 2026, Pemprov Jabar bersama pemerintah kabupaten dan kota serta jaringan rumah sakit telah menandatangani kesepakatan bersama terkait pelaksanaan layanan kesehatan tersebut.

Dalam kesepakatan itu, warga Jawa Barat yang sakit, mengalami kecelakaan, atau menjadi korban tindak kejahatan hingga mengalami luka tetap dapat memperoleh pelayanan rumah sakit. Termasuk untuk jenis pengobatan tertentu yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan.

Pelayanan tersebut berlaku untuk perawatan di ruang kelas III. Adapun pembiayaannya ditanggung bersama oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten atau kota sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejumlah rumah sakit disebut telah masuk dalam kesepakatan tersebut. Di antaranya 65 RSUD di Jawa Barat serta beberapa rumah sakit milik pemerintah pusat dan rumah sakit lainnya, seperti RSHS Bandung, RSUPN Cipto Mangunkusumo (RSCM), RSPAD Gatot Soebroto, RS Jantung Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RS Kanker Dharmais, dan RS Cicendo.

Pelaksanaan Program Berobat Gratis Masih Terkendala Juknis

Meski kesepakatan telah ditandatangani, pelaksanaan kebijakan berobat gratis bagi warga tanpa BPJS disebut belum sepenuhnya selaras dengan kondisi di lapangan.

Salah satu daerah yang menyoroti persoalan tersebut adalah Kabupaten Sukabumi. DPRD setempat mempertanyakan belum tersedianya petunjuk teknis di sejumlah rumah sakit strategis. Di sisi lain, kemampuan anggaran daerah untuk menopang kebutuhan pembiayaan kesehatan juga menghadapi tekanan.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengungkapkan persoalan tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Ia menilai kebijakan yang diumumkan Pemprov Jabar berpotensi menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, pemerintah perlu memastikan seluruh mekanisme pelaksanaannya tersedia agar masyarakat benar-benar bisa mengakses layanan tersebut.

Persoalan serupa juga disebut terjadi di sejumlah daerah lain di Jawa Barat. Rumah sakit daerah masih menunggu kejelasan juknis sebagai dasar untuk menerima dan melayani pasien yang tidak memiliki BPJS Kesehatan atau kepesertaannya tidak aktif.

FWK Jabar pun berharap Pemprov Jabar segera menuntaskan aturan pelaksanaan program tersebut. Dengan begitu, kebijakan yang telah diumumkan Gubernur Dedi Mulyadi tidak berhenti sebagai komitmen, tetapi benar-benar menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan pengobatan.

Kepastian prosedur, pembiayaan, serta mekanisme pelayanan dinilai penting agar masyarakat tidak kembali menghadapi kebingungan ketika datang ke rumah sakit.

Editor: Rizal Fadillah

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut