PKB Dukung Penuh Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah Kota Depok

DEPOK, INEWS. ID - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung penuh mosi tidak percaya yang dialamatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.Ketua DPC PKB Kota Depok, M Faizin menyatakan, pihaknya menyambut baik langkah yang dilakukan 38 Anggota DPRD Kota Depok yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.Pria yang akrab disapa Faiz itu menyebut, mosi tidak percaya ini merupakan kritik langsung terhadap Pemkot Depok, agar terjadi check and balance dalam menjalankan roda pemerintahan."Saya mendukung penuh mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota Depok yang dilakukan oleh 38 anggota DPRD Kota Depok. Upaya semacam ini merupakan bentuk controlling langsung, agar upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok tidak keluar dari rel semestinya," tegas M Faizin dalam keterangannya, Rabu (11/10/2022)."Memang sudah seharusnya Pemerintah Kota Depok mengeluarkan program yang benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai hanya gimick apalagi meniru program dari yang lain," lanjut dia.Faiz yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ini meminta kadernya yang berada di DPRD Kota Depok untuk menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi dengan bingkai untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat."Utamanya saya sudah Intruksikan jauh-jauh hari sesuai amanat patai (PKB) bagi anggota DPRD F-PKB Kota Depok untuk terus kritis serta mewarnai. Anggota DPRD harus mengawal semua kebijakan pemerintah agar benar-benar pro terhadap kemaslahatan serta kesejahteraan rakyat dan Ummat," tegasnya lagi.Diketahui, sebanyak 38 dari 50 anggota DPRD Kota Depok menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemkot Depok.Anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi mengatakan, mosi tidak percaya dilayangkan terkait pelaksanaan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi aparatur sipil negara (ASN).Menurut Babai, mosi tidak percaya ini dilakukan atas dugaan pelaksanaan pemberian KDS yang tidak transparan dan sarat muatan politis."Tidak transparan. Contohnya, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Lalu, program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D," katanya. (*)

Editor : Ude D Gunadi