Kinerja Keuangan BUMN Dinilai Masih Buruk

BANDUNG, INEWS.ID- Berita soal rapor merah kinerja emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sering muncul di media, meski kemudian menguap begitu saja seiring waktu. Malah sejak tahun 2015 pemerintah secara besar-besaran memberikan modal kepada sejumlah BUMN, melalui Penanaman Modal Negara.

"Namun tetap saja kinerja keuangan sejumlah BUMN masih buruk," tegas anggota Bangar DPR RI, H. Mulyadi, saat diskusi bulanan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar bekerjasama dengan ISEI Bandung, di Jl. Maskumambang Bandung, Sabtu (21/5/2022).

Baca Juga

Belum Rasakan Manfaat BIJB, Kadin Jabar: Pemprov Jangan Bakar Uang Terus

Meski terbukti tidak efektif, negara seperti tak kapok melakukaan pola penyuntikan PNM tersebut. "Saat ini banyak BUMN rapornya merah tapi masih gampang saja pemerintah meloloskan usulan PNM," kata Mulyadi dalam diskusi bertajuk "Transparansi Pengelolaan Negara: Problem Utang Luar Negeri BUMN dan Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN" itu.

Seharusnya, kata dia, pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Mulyadi khawatir hal itu membuat beban APBN makin berat. Apalagi, selama ini pemerintah tampak nyaman dengan konsep defisit manajemen.

"Ini akan jadi beban APBN dimasa yang akan datang," ujarnya, seraya mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melakukan pengawasan terhadap pengalokasian APBN.

Baca Juga

Ketum JMSI: Jangan Ada Cebong Kampret Lagi, Generasi Muda Pilih Pemimpin Yang Mampu Jawab Tantangan

"Kita harus mengkritisi dampak kebijakan utang terhadap APBN karena transparansi anggaran itu penting. Jangan sampai tiba-tiba ada utang yang tidak terkontrol oleh negara. Apalagi jika utang itu berasal dari pinjaman luar negeri, pengelolaannya harus transparan dan tepat sasaran karena akan berimbas pada kedaulatan ekonomi bangsa kedepannya," jelas mantan Ketua DPD Gerindra ini.

Sebenarnya, banyak potensi ekonomi yang bisa digali dan meminimalisir utang atau menjual aset. Jangan menggadaikan kepentingan bangsa dengan membuka keran kebijakan yang memberi kemudahan kepada pihak asing untuk memiliki aset dinegara kita, atau menjadi direksi BUMN.***

Editor : Ude D Gunadi