Professor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Belajar Dari Prabowo

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Bulan lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa reformasi BUMN besar-besaran tengah berlangsung di negara Asia Tenggara berpenduduk 290 juta jiwa tersebut. Pada akhir tahun ini, lebih dari 750 entitas ditargetkan ditutup —dalam sebuah proses yang mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia.

Seperti setiap upaya menata ulang negara, langkah ini menuai kritik. Membongkar hanya dalam hitungan bulan sebuah jaringan yang dibangun selama puluhan tahun, dengan total aset hampir US$1 triliun, pasti akan mengusik kepentingan-kepentingan yang telah mengakar: jajaran direksi dan komisaris, manajer, kontraktor, serta jejaring politik yang tumbuh di sekelilingnya. 

Baca Juga

Muktamar ke-35 NU Dibuka Prabowo, Ribuan Peserta Siap Tentukan Arah Organisasi

Bandingkan hal ini dengan kegamangan para politikus Inggris ketika harus mengalihkan hanya sekitar 2 persen belanja negara dari kesejahteraan sosial ke pertahanan—seperti diperlihatkan Perdana Menteri Andy Burnham di House of Commons bulan ini—atau dengan para pemimpin politik Amerika Serikat yang bahkan sekadar membicarakan defisit mereka yang sangat besar pun enggan, apalagi mengambil tindakan untuk menguranginya. Apakah gebrakan Prabowo melawan berbagai kepentingan ini akan terbukti sebagai kenekatan atau justru membuahkan hasil, hanya waktu yang dapat menjawabnya.

Di pusat restrukturisasi ini terdapat Danantara Indonesia, badan pengelola investasi negara yang diluncurkan Prabowo pada Februari tahun lalu untuk menghimpun portofolio BUMN Indonesia di bawah satu atap. 

Kritik terhadap Danantara berpusat pada dua kekhawatiran. Pertama, lembaga ini memusatkan kekuatan ekonomi yang luar biasa besar pada sebuah institusi yang pada akhirnya bertanggung jawab kepada Presiden. Kedua, kekuasaan tersebut disertai mandat yang jauh melampaui fungsi sebuah sovereign wealth fund konvensional.

Baca Juga

Dukung Program Pro-Rakyat, Lingkar 98 Jabar Minta Pemerintah Transparan dan Bebas Korupsi

Dalam kedua hal tersebut, motif Prabowo terlalu mudah disimpulkan dari latar belakangnya: ia seorang mantan jenderal, sehingga dengan sendirinya dianggap cenderung menyukai kekuasaan yang luas. 

Editor: Agung Bakti Sarasa