JAKARTA, INEWSBANDUNGRAYA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Persis telah melaksakanan Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) 2 dengan mengusung tema 'Konsolidasi Dakwah Pembangunan' pada 5-7 AGustus 2022 di Jakarta.
Ketua Umum PP Pemuda Persis, Ibrahim Nasrulhaq Alfahmi berharap, melalui Muskernas ini Pemuda Persis mampu menjawab tantangan transformasi gerakan di era disrupsi dan digitalisasi.
"Harus mampu di jawab oleh Pemuda Persis melalui laju geraknya di tahun-tahun yang akan mendatang," kata Ibrahim di Kota Bandung, Senin (8/8/2022).
Dalam menjawab tantangan tersebut, PP Pemuda Persis mengundang Komisioner KPU RI, Idham Kholik untuk membahas mengenai peran pengawasan kaum muda dalam Pemilu 2024.
Menurut Ibrahim, Pemuda Persis dituntut untuk bisa memberikan jawaban terhadap era demokrasi post truth baik dengan cara ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu atau berperan aktif memetakan serta mendistribusikan kader-kader terbaiknya untuk terjun langsung ke dalam politik legislatif atau eksekutif.
Tak hanya itu, Pemuda Persis juga turut mengundang perwakilan OJK RI untuk membahas inovasi keuangan digital dalam membangun ekonomi umat untuk keadilan sosial.
"Konsolidasi Dakwah Pembangunan merupakah nafas gerak Pemuda Persis untuk satu tahun kedepan yang telah melahirkan program-program kerja strategis," jelasnya.
Ibrahim mengungkapkan, ada 5 poin rekomendasi bagi PP Pemuda Persis dalam satu tahun kedepan. Pertama, mendorong Persis untuk menyelesaikan sistem kaderisasi yang menyeluruh dalam agenda Muktamar ke-XVI yang akan dilaksanakan di tahun 2022.
Kedua, mendorong seluruh kader Pemuda Persis se-Indonesia untuk memperkuat loyalitas Jamiyyah dengan mengikuti seluruh alur pendidikan serta kaderisasi di Pemuda Persis. Ketiga, mendorong seluruh kader Pemuda Persis se-Indonesia untuk ikut terjun dan berperan aktif dalam mengamati perkembangan politik menjelang 2024.
Keempat, mendorong setiap level pimpinan di bawah Pimpinan Pusat Pemuda Persis untuk melakukan pemetaan daerah rawan pemurtadan dan aliran sesat. Terakhir, mendorong Pemerintah Jokowi untuk mengimplementasikan asas good governance dalam setiap kebijakan-kebijakannya.
"Dengan 5 poin rekomendasi, besar harapan seluruh level pimpinan Pemuda Persis di seluruh Indonesia dapat membuat langkah besar dengan mengoptimalkan gerakan kolaboratif yang dapat mengkonsolidasikan kepentingan Dakwah bersama antara Pemuda Persis dengan elemen masyarakat dan elemen pemerintah dalam membangun Bangsa dan Agama," tutup Ibrahim.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
