BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan berbagai inovasi. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung.
Berdasarkan data 2021 menunjukkan, sebanyak 112.500 warga Kota Bandung berkategori miskin yang tersebar di lima kecamatan, Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, dan Batununggal. Dari jumlah itu, 1.092 warga di antaranya miskin ekstrem.
"Kita terus berinovasi mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan meningkat, gini rasio membesar. Mari kita menginovasi mengentaskan kemiskinan," kata Wali Kota Bandung, Yana Mulyana saat menutup Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (22/8/2022).
Menurut Yana, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.
"Hal itu bisa dicapai melalui kolaborasi intervensi sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan," ujar Yana dilansir dari website bandung.go.id.
Karenanya, Yana meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat untuk melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi demi mempercepat proses pemulihan ekonomi yang berdampak juga pada kehidupan ekonomi masyarakat.
"Ikhtiar kita mengentaskan kemiskinan. Ini menjadi PR bersama. Dengan rakor (rapat koordinasi) kita bisa mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. Manfaatkan digitalisasi untuk mengentaskan kemiskinan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo mengatakan, Pemkot Bandung melakukan berbagai strategi untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat ekstrem. Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem.
"Terakhir (ketiga), pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," ujar Anton.
Selain itu, perbaikan data kemiskinan ekstrem agar berbagai program menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
"Sehingga dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian atau lembaga dengan melibatkan peran masyarakat dengan fokus lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.
Anton berharap, terbangun kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah dan organisasi filantropi bisa terbangun dan semakin kompak dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Bandung.
"Sehingga memastikan setiap program baik pusat maupun daerah terkonvergensi dan tersinkronisasi untuk fokus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
