Pertama, Bawaslu Jabar membentuk sekolah kader pengawas partisipatif. Ini merupakan bagian dari memperkuat program pengkaderan pengawasan yang menyasar kaum muda di 27 kabupaten/kota.
Kedua, komunikasi juga intens dilakukan Bawaslu dengan multi stakeholders, di antaranya dengan ormas keagamaan, kepemudaan, sampai ke kelompok perempuan.
"Komunikasi itu intens kita lakukan agar pemilu ini tidak dirusak oleh praktik-praktik yang merusak integritas semacam kasuistik tadi," ucapnya.
Kemudian, partai politik juga tak luput dari perhatian Bawaslu. Peserta pemilu ini rutin diberikan pemahaman agar bisa berkompetisi secara fair.
"Di dalam internal Bawaslu juga diperkuat soal fungsi-fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penegakan hukum pemilunya," jelasnya.
Disinggung soal Pileg dan Pilpres berdekatan dengan Pilkada serentak 2024, Abdullah mengatakan, hal itu pastinya memerlukan perhatian ekstra. Beban penyelenggaraan Bawaslu sebagai pengawas bertambah dibanding pemilu sebelumnya.
"Tentu beban teknis penyelenggaraan atau beban fungsi di pengawasan pemilu akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pemetaan penyusunan, pola strategi kelembagaan sudah kita rancang juga untuk mengarah ke situ," bebernya.
Editor : Zhafran Pramoedya
Artikel Terkait
