BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemprov Jabar segera membentuk Satuan Tugas Pertambangan. Hal tersebut guna mengawasi aktivitas tambang di seluruh wilayah di Jabar.
Selain itu, Satgas ini juga nanti menertibkan tambang ilegal yang marak di Jabar.
Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan Satgas ini nantinya terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI/ Polri, masyarakat, akademisi, termasuk juga media.
Menurut Uu, Satgas Pertambangan dibentuk sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dalam surat yang ditandatangani 11 April, lanjutnya, Pemerintah Pusat mendelegasikan sejumlah kewenangan terkait perizinan pertambangan ke provinsi, termasuk pengawasannya.
Uu mengatakan, Satgas pertambangan nantinya ada untuk menekan aktivitas tambang yang terlalu masif dan berpotensi merusak lingkungan. Satgas ini akan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/ Kota.
"Yang lebih tahu mengenai situasi dan kondisi pertambangan di daerah.Ekonomi bisa meningkat karena ada aktivitas pertambangan. Namun perlu ketaatan hukum untuk meminimalkan efek negatif," katanya, Sabtu (3/12/2022).
Semenetara itu, Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih menuturkan, pertambangan merupakan kegiatan strategis yang menunjang pembangunan, khususnya infrastruktur dan industri, namun seringkali berbenturan dengan masalah lingkungan.
Sejalan dengan prinsip _good mining practice_ , Jabar melakukan berbagai upaya percepatan terhadap kewenangan yang didelegasikan, di antaranya dengan memperkuat koordinasi terkait minerba dengan berbagai pihak serta mengembangkan sistem layanan digital yang mudah dan cepat.
Selanjutnya, menyiapkan perangkat SDM profesional, juga mengupayakan tata kelola pelayanan pertambangan yang baik, termasuk kegiatan sosialisasi sebagai penguatan komitmen atas amanat yang diberikan kepada provinsi terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
"Kegiatan ini diselenggarakan secara maraton. Kesempatan kali ini diselenggarakan di lingkup kantor Cabang Dinas ESDM Wilayah IV yang meliputi Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Cimahi," katanya.
"Tentunya diikuti pula seluruh stakeholders terkait di wilayah kota/ kabupaten," tambah Ai. (*)
Editor : Abdul Basir
Artikel Terkait
