BANDUNG, INEWSBANDUNGRAYA.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital di Trans Convention Center, Hotel Trans Luxury Bandung, Senin (12/12/2022).
MPP Digital merupakan sebuah inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat dalam bentuk pelayanan publik dimana layanan publik dalam bentuk One Portal Many Services dapat diakses oleh masyarakat secara real time.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, peluncuran MPP Digital menunjukkan Jawa Barat memiliki komitmen kuat untuk menjadikan MPP ini lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah.
"Mal pelayanan publik digital mempunyai beberapa keuntungan, yakni pertama tentu saja akan lebih mudah dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, dari sisi waktu akan lebih cepat, dari sisi biaya juga jauh lebih murah," ucap Setiawan.
Dikatakan Setiawan, saat ini di Jawa Barat ada 12 kabupaten dan kota yang sudah mempunyai MPP Digital.
"Sedangkan 15 kabupaten kota masih belum memiliki mal pelayanan publik," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jabar, Noneng Komara mengatakan, adanya MPP Digital ini diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
Ia menyebut, MPP Digital ini bisa diakses di laman MPP digital.jabarprov.go.id.
"Kehadiran MPP Digital ini adalah untuk memudahkan layanan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum memiliki MPP atau hanya memiliki mal pelayanan publik fisik," kata Noneng.
"Karena dengan adanya MPP ini, warga Jabar akan mendapatkan kemudahan layanan, bisa dari rumah atau di daerah lain," tambanya.
Diakui Noneng, saat ini sejumlah provinsi lainnya di Indonesia menyatakan siap mereplikasi MPP Digital yang dimiliki oleh Pemprov Jabar. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan Jawa Barat menjadi percontohan untuk pengembangam MPP Digital di provinsi lainnya.
"Namun bagi kami, ini adalah perwujudan dari PTSP. Jadi cukup ke satu portal. Dan kami berkomitmen untuk terus melakukan percepatan dalam hal perizinan-perizinan lainnya, yang juga bukan cuma di PTSP tapi instansi vertikal, seperti KTP, paspor," tuturnya.
Disinggung soal daerah di Jabar yang belum memiliki MPP Digital, Noneng mengatakan salah satu diantaranya adalah karena anggaran. Sebab, membuat MPP digital membutuhkan anggara sekitar Rp10 miliar hingga SDM yang mumpuni.
"Lebih ke anggaran sih. Membuat MPP itu anggarannya sampai Rp 10 miliar. Belum pengadaan lahan," jelasnya.
Anggota DPRD Jabar, Sugianto Nangolah mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Pemprov Jabar yang sudah memiliki MPP Digital. Diharapkan, dengan MPP ini bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
"Saya mewakili DPRD sangat mendukung dan mengapresiasi Jabar memiliki MPP Digital. Selama untuk kepentingan masyarakat kita akan selalu mendungnya," tandasnya.
Editor : Rizal Fadillah
Artikel Terkait
